JAKARTA- Pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN. Aturan yang berlaku mulai 5 Agustus 2025 ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas presiden.
PMK 56/2025 mengatur bahwa hasil efisiensi anggaran diarahkan untuk kegiatan prioritas presiden. Efisiensi mencakup anggaran belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Besaran efisiensi ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari belanja per item per jenis belanja, yang meliputi belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lain sesuai arahan presiden.
Terdapat 15 item belanja yang masuk kategori efisiensi, antara lain alat tulis kantor, kegiatan seremonial seperti rapat dan seminar, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan, jasa profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan, berdasarkan PMK 56/2025, efisiensi masih ditujukan untuk kementerian/lembaga dan belum mengatur pemerintah daerah. “Namun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur hal serupa untuk pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (14/8).
Ia menambahkan, kebijakan yang sudah berdampak ke pemerintah daerah adalah penyesuaian dana transfer dari pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. KMK tersebut menetapkan rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD. Aturan ini telah berlaku sejak diterbitkan pada Februari 2025.
Sementara terkait potensi pemotongan dana transfer pusat ke daerah akibat penerbitan PMK 56/2025 yang terbaru ini, Harisson menyebut masih menunggu arahan, dan informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Kami (Pemprov) masih menunggu kepastian dari pusat, seperti apa dampak efisiensi terbaru ini, terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemangkasan anggaran sudah dilaksanakan pemerintah sejak Februari 2025 lalu sesuai dengan KMK 29/2025. Kemudian juga ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN, dan APBD Tahun 2025.
Akibat kebijakan itu, dana transfer pemerintah pusat ke daerah dipangkas. Khusus untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sendiri, dari total sekitar Rp3,2 triliun dana transfer pusat, tahun ini ada sekitar Rp215,4 miliar yang berkurang.
Dana transfer yang berkurang itu seluruhnya berkaitan dengan bidang infrastruktur dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Antara lain berkurang sebesar Rp64,5 miliar (DAU earmark), dan berkurang Rp124,3 miliar (DAK fisik jalan). Juga pengurangan sebesar Rp22,3 miliar (DAK fisik tematik).(bar)
Editor : Indra Zakaria