JAKARTA- Gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan kembali memicu perdebatan sengit di media sosial. Kesenjangan ini dinilai "tidak layak" dan "tidak patut" oleh masyarakat, terutama saat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan dihadapkan pada kenaikan pajak.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menegaskan kritik tersebut. "Warga mendapatkan kesulitan dalam hal hal-hal mendasar... keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut," ujarnya.
Angka fantastis ini terungkap saat anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, secara terbuka memaparkan rincian pendapatannya. Ia menyebutkan gaji pokok, tunjangan rumah, dan tunjangan lainnya membuat penghasilannya melebihi Rp100 juta. Hasanuddin sendiri menyatakan "bersyukur" atas pendapatan tersebut, namun tidak mampu meredam gelombang kritik dari publik yang membandingkan pendapatan tersebut dengan kinerja legislatif yang dinilai kurang memuaskan. (*)
Editor : Indra Zakaria