JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji khusus di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut ada pungutan "biaya komitmen" yang dibebankan kepada pihak agensi perjalanan haji, dengan selisih harga mencapai 2.600 hingga 7.000 dolar AS per orang.
Lebih mengejutkan, Asep membeberkan besaran biaya yang dibayarkan jemaah untuk mendapatkan kuota haji khusus tersebut. Untuk haji khusus biasa, biaya yang dipatok mencapai ratusan juta rupiah, sementara untuk haji furoda, angkanya diduga hampir menyentuh Rp1 miliar per orang.
“Informasi yang kami terima itu, yang haji khusus di atas Rp 100 jutaan, atau hingga Rp 200 juta-Rp 300 juta. Bahkan, ada yang haji furoda, itu hampir menyentuh angka Rp 1 miliar per kuota atau per orang,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).
Meskipun besarannya bervariasi, praktik ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan jemaah dan negara.
Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama di era Joko Widodo ini memang memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khususnya Ishfah Abdul Aziz, dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur.
Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meskipun KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menunjukkan adanya bukti kuat. Langkah ini juga mempertegas komitmen KPK untuk membongkar tuntas praktik korupsi yang diduga terjadi dalam penentuan kuota ibadah haji, sebuah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kementerian Agama ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan, termasuk terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Penyidikan dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum, menjerat para pihak yang terlibat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021. Penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa KPK memiliki keyakinan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau adanya penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Proses hukum yang tengah berjalan ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi di sektor publik. (*)
Editor : Indra Zakaria