Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan skandal aliran uang terkait kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Wasekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, turut diperiksa terkait barang bukti yang ditemukan di rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan skandal korupsi terkait kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu pihak yang kini disorot adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, yang diduga mengetahui aliran dana mencurigakan dalam kasus ini.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Syarif dilakukan karena penyidik menduga ia mengetahui konstruksi kasus korupsi haji yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Pemeriksaan tersebut juga terkait dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang ditemukan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
"Pemanggilan ini berdasarkan kebutuhan penyidikan dan dugaan keterlibatan atau pengetahuan pihak yang bersangkutan dalam perkara aliran uang kuota haji," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9).
KPK menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil anggota atau pengurus GP Ansor lainnya jika dinilai memiliki informasi relevan. "Siapa pun yang diduga mengetahui atau terlibat akan dipanggil sesuai kebutuhan penyidikan," tambah Budi.
Syarif Hamzah sendiri diperiksa pada Kamis (4/9), dan menjadi satu dari beberapa nama yang dikaitkan dengan penyitaan dokumen penting di rumah Yaqut Cholil Qoumas.
TIGA NAMA DICEGAH KE LUAR NEGERI
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yaitu:
Yaqut Cholil Qoumas (mantan Menteri Agama)
Ishfah Abdul Aziz (eks Staf Khusus Menag)
Fuad Hasan Masyhur (pengusaha travel haji)
Pencegahan ini dilakukan untuk memastikan ketiganya tetap berada di wilayah Indonesia selama proses hukum berlangsung. Kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penentuan kuota di Kemenag ini resmi naik ke tahap penyidikan pada Sabtu (9/8) dini hari. Namun, KPK hingga kini masih belum mengumumkan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Sprindik Umum dan dijerat dengan:Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021,
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Skandal dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih rentan terhadap praktik penyelewengan. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana mencurigakan, termasuk jika melibatkan tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan besar seperti GP Ansor.(jpg)
Editor : Indra Zakaria