JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota haji di Kementerian Agama.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan informasi tersebut saat ditemui jurnalis di Jakarta. Fitroh menegaskan bahwa status hukum Yaqut kini telah naik menjadi tersangka, meskipun lembaga antirasuah tersebut masih enggan merinci apakah ada pihak lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas yang sama.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia memastikan bahwa penyidikan perkara kuota haji ini telah mencapai tahap penetapan tersangka sebagai bentuk tindak lanjut dari koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berdasarkan penghitungan awal, estimasi kerugian negara dalam skandal ini mencapai angka yang sangat fantastis, yakni lebih dari Rp1 triliun.
Guna kelancaran proses penyidikan, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah tokoh kunci. Selain Yaqut Cholil Qoumas, pencekalan juga diberlakukan kepada mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, serta pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
Titik berat kasus ini bermula dari temuan Pansus Angket Haji DPR RI mengenai pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Yaqut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 karena membagi kuota tersebut dengan skema 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus.
Kebijakan tersebut dianggap menabrak Pasal 64 dalam undang-undang tersebut, yang seharusnya mewajibkan alokasi haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara sisa 92 persen diperuntukkan bagi haji reguler. Selain keterlibatan pejabat teras, KPK juga sedang mendalami peran 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji yang diduga ikut menikmati aliran dana atau keuntungan dari kebijakan tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria