JAKARTA – Indonesia menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada awal tahun 2026. Data terbaru menunjukkan luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 32.600 hektare, sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya tercatat sebesar 1.500 hektare.
Lonjakan hingga hampir 20 kali lipat ini memicu alarm kewaspadaan tinggi di tingkat pemerintah pusat, mengingat musim kemarau tahun ini diprediksi akan diperparah oleh fenomena El Niño.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, merespons kondisi darurat ini dengan meminta seluruh pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah titik api sebelum meluas di tingkat lapangan.
Selain itu, Hanif menegaskan agar para kepala daerah tidak menunda pelaporan kondisi kedaruratan di wilayah masing-masing. Kecepatan laporan sangat krusial agar bantuan penanganan dari pemerintah pusat dapat segera dikerahkan tanpa terhambat kendala birokrasi.
“Langkah koordinasi dengan mengoperasikan kesiapsiagaan Satgas Karhutla segera dimulai dan apel siaga akan terus digelar bergilir di berbagai provinsi,” tegas Hanif, Minggu (12/4/2026). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, para gubernur diminta untuk mengonsolidasikan perusahaan pemegang konsesi, seperti HPH, HTI, dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla di wilayah kerja mereka.
Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan langkah teknis dengan memperbarui data Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) lahan gambut setiap pekannya. Data ini menjadi instrumen vital bagi daerah untuk memantau risiko kebakaran di lahan gambut yang sangat rawan terbakar dan sulit dipadamkan.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan akan disertai dengan fenomena El Niño meskipun dalam kategori lemah. Namun, dampaknya diprediksi akan membuat durasi kemarau menjadi lebih panjang, sehingga meningkatkan akumulasi risiko kebakaran di berbagai wilayah rawan.
Pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah antisipasi bersama BNPB, termasuk kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menjaga kelembapan lahan di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menekan potensi bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kelestarian lingkungan. (*)
Editor : Indra Zakaria