JAKARTA – Sebuah kejutan besar datang dari panggung politik dan ekonomi nasional saat Presiden RI Prabowo Subianto secara blak-blakan membongkar praktik manipulasi perdagangan serta pelaporan ekspor sistemik. Berdasarkan data yang dihimpun, kebocoran anggaran akibat kelakuan curang para oknum ini telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade, tepatnya dari tahun 1991 hingga 2024. Nilai kerugian yang ditanggung oleh kas negara pun sangat fantastis, yakni menembus angka USD 908 miliar atau setara dengan Rp15.400 triliun.
Pernyataan yang menghentak publik ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Momen penting tersebut bertepatan dengan agenda pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027. Di hadapan seluruh anggota dewan yang hadir, kepala negara menegaskan bahwa apa yang terjadi selama 34 tahun terakhir ini bukanlah sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan sebuah tindakan penipuan yang terstruktur.
Di atas podium, Presiden menjabarkan secara rinci bagaimana kebocoran masif ini bisa terjadi akibat kelihaian sejumlah pelaku usaha yang memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi. Mereka kerap mendirikan perusahaan bayangan di luar negeri untuk melancarkan tiga modus utama, dimulai dari tindakan under-invoicing di mana eksportir sengaja memalsukan nilai barang dalam faktur agar jauh lebih rendah dari harga transaksi asli. Modus ini diperparah dengan praktik under-counting yang memanipulasi jumlah volume barang, serta taktik transfer pricing untuk mengalirkan keuntungan ke perusahaan afiliasi mereka di luar negeri demi menghindari kewajiban pajak di tanah air.
Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pengungkapan skandal ini bukan sekadar asumsi politik tanpa dasar yang jelas. Pemerintah mengantongi data valid dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencatat seluruh lalu lintas perdagangan internasional secara resmi. Menurut Presiden, meskipun para pelaku usaha nakal bisa dengan mudah memanipulasi dokumen di pelabuhan domestik, kecurangan tersebut otomatis akan terbongkar begitu disandingkan dengan data pencatatan di negara tujuan ekspor. Skema manipulasi dokumen di atas kertas ini dilaporkan telah menggerogoti berbagai komoditas strategis andalan Indonesia, terutama pada sektor kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.
Kondisi darurat ini sontak membuat sektor kepabeanan nasional berada di bawah sorotan tajam. Selain menyoroti manipulasi dokumen keuangan, mantan Menteri Pertahanan tersebut juga menyentil maraknya aksi penyelundupan fisik di berbagai pelabuhan yang ikut menyedot kekayaan negara. Hal inilah yang mendasari desakan kuat dari Presiden untuk segera melakukan reformasi total di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi menyelamatkan sisa aset bangsa yang ada.
Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo bahkan sempat mengungkit memori sejarah kelam pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai pengingat bagi seluruh pihak. Ia mengenang momen ekstrem ketika pemerintah kala itu terpaksa membekukan operasional Bea Cukai dan mengalihkan tugasnya kepada pihak swasta asing akibat buruknya tata kelola keuangan di lembaga tersebut. Langkah drastis masa lalu itu terbukti sempat menaikkan pendapatan negara, sebuah fakta sejarah yang menurutnya cukup menyedihkan sekaligus menjadi tamparan keras untuk evaluasi saat ini.
Sebagai penutup dari penyampaiannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa, pemangku kebijakan, hingga aparat penegak hukum untuk berani bersikap jujur dan melakukan introspeksi nasional secara massal. Ia menekankan pentingnya menghentikan kebocoran yang sudah menahun ini demi masa depan generasi mendatang. Bagi sang kepala negara, jika potensi dana ribuan triliun tersebut berhasil diamankan dan dikelola dengan integritas tinggi, Indonesia dipastikan akan mengalami lompatan pembangunan yang jauh lebih hebat dan berdaulat.(*)
Editor : Indra Zakaria