JAKARTA – Sebuah langkah mengejutkan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang gerbong pemerintahannya yang telah berjalan selama satu setengah tahun. Terhitung sejak Selasa, 2 Juni 2026, Kepala Negara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan berani ini diambil setelah melalui proses pemantauan dan evaluasi yang sangat ketat terhadap kinerja lembaga pengawal program prioritas tersebut. Pengumuman perombakan besar-besaran di tubuh BGN ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, dalam sebuah jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam. "Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo di hadapan awak media.
Untuk mengisi kekosongan nakhoda di lembaga strategis tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, untuk naik kelas menjadi Kepala BGN yang baru. "Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Prasetyo. Tidak hanya posisi ketua, Presiden juga merombak posisi wakil kepala dengan menyuntikkan darah baru ke dalam manajemen. Jabatan Wakil Kepala BGN kini dipercayakan kepada dua nama baru, yaitu Agustina Arumsari yang menggantikan Lodewijk Pusung, serta Mayor Jenderal TNI Trenggono yang menggantikan Sony Sonjaya.
Pergantian ini terbilang sangat dramatis dan tidak terduga karena pada Selasa pagi sebelum pengumuman pencopotan dirilis, Dadan Hindayana terpantau masih menjalankan tugasnya dengan mendampingi langsung Presiden Prabowo Subianto saat mengecek operasional dapur Makan Bergizi Gratis di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, serta meninjau pelaksanaannya di SMPN 111 Jakarta. Dadan Hindayana yang merupakan pakar serangga dari Institut Pertanian Bogor awalnya dilantik sebagai Kepala BGN pertama oleh Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, pada 19 Agustus 2024 melalui Keppres Nomor 94B Tahun 2024 dan jabatannya terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Badan Gizi Nasional sendiri dibentuk khusus sebagai motor penggerak utama program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu janji kampanye paling krusial pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Program penyediaan makanan sehat bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui ini sudah resmi berjalan secara nasional sejak 6 Januari 2025. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan perombakan ini didasari oleh hasil evaluasi objektif selama 1,5 tahun terakhir karena selama program berjalan, Presiden secara aktif menyerap keluhan, kritik, dan masukan dari berbagai kementerian terkait, masyarakat luas, hingga para keluarga yang menjadi penerima manfaat. "Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional," jelas Prasetyo.
Pihak Istana menegaskan bahwa lembaga ini mengemban peran yang terlalu strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan sehingga mutlak membutuhkan tata kelola organisasi yang jauh lebih kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel. Mewakili pemerintah, Mensesneg menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya atas segala dedikasi dan kerja keras mereka dalam meletakkan batu pertama serta membangun fondasi awal lembaga ini. Kini, pemerintah menaruh harapan besar di pundak manajemen baru agar segera melakukan konsolidasi internal secara cepat serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. "Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia," pungkas Prasetyo. (*)
Editor : Indra Zakaria