JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi menohok kepada seluruh kepala daerah di Indonesia jelang penyusunan anggaran 2027. Tito meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk benar-benar memahami tata kelola keuangan serta tak ragu turun tangan memeriksa detail perencanaan program di daerah masing-masing.
Hal ini dinilai krusial agar pimpinan daerah tidak 'menelan mentah-mentah' setiap usulan anggaran yang diajukan oleh jajaran birokrasi internalnya. "Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu," tegas Tito saat memberikan arahan.
Menurut Tito, pimpinan daerah wajib meluangkan waktu untuk mempelajari struktur anggaran. Keterlibatan langsung kepala daerah dalam membedah pos belanja menjadi kunci untuk menyaring mana agenda yang benar-benar pro-rakyat dan mana program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata.
"Makanya saya bilang, kepala daerah harus sempat belajar cara mengelola keuangan, cara menyusun keuangan, program. Jangan mau dibohongin," ujarnya.
Efisiensi Jadi Syarat Mutlak Tambahan Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Tito kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat pada dasarnya siap membantu daerah yang benar-benar mengalami keterbatasan fiskal. Namun, kucuran dana tambahan tersebut dipastikan tidak akan meluncur secara otomatis begitu saja.
Setiap permohonan top-up Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk ke pemerintah pusat akan dicocokkan terlebih dahulu dengan rekam jejak efisiensi yang dilakukan daerah. Tim pusat bakal memeriksa apakah daerah bersangkutan sudah memaksimalkan potensi anggaran internalnya atau belum.
Melalui penekanan ini, pesan Mendagri menyongsong tahun anggaran 2027 sangat benderang: efisiensi bukan sekadar memotong angka di atas kertas, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat dialokasikan secara akuntabel untuk program-program prioritas. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co