JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kini memasuki babak baru yang jauh lebih serius. Pemerintah secara resmi menyatakan bahwa perkara ini bukan lagi sekadar pelanggaran privasi atau intersepsi elektronik biasa, melainkan telah mengarah pada indikasi tindak pidana makar guna melumpuhkan kepala negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya pada Senin (9/11). Menurut Yusril, perkembangan penyelidikan menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara.
”Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa kasus ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana makar,” tegas Yusril. Ahli hukum tata negara tersebut menjelaskan bahwa kualifikasi hukum dalam kasus ini mengalami eskalasi karena objek yang disasar adalah seorang kepala negara. Berbeda dengan penyadapan yang menyasar warga biasa yang umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana umum, tindakan ilegal yang menargetkan presiden membawa implikasi ketatanegaraan yang luas.
”Presiden adalah primus inter pares (yang utama di antara sesama). Presiden bukan orang biasa karena jabatan tersebut melekat pada dirinya beserta seluruh hak, harkat, martabat, dan kewenangan sebagai kepala negara,” beber Yusril.
Berdasarkan tafsir para ahli hukum, penyidikan saat ini tengah mendalami keterkaitan perkara ini dengan Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikombinasikan dengan pasal-pasal terkait intersepsi elektronik.
Selidiki Kemungkinan Motif Lebih Serius
Yusril mengungkapkan, salah satu motif utama yang sedang didalami oleh aparat penegak hukum adalah upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan. Bahkan, dalam penyelidikan yang berjalan, aparat turut mencermati kemungkinan adanya indikasi dugaan yang jauh lebih serius, mulai dari ancaman terhadap keselamatan presiden hingga upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
Kendati demikian, pihak pemerintah menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih bersifat prematur dan belum dapat dipastikan sepenuhnya. Proses hukum saat ini masih berada di tahap penyelidikan, di mana penetapan konstruksi perkara sepenuhnya bergantung pada kecukupan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. ”Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” terangnya.
Bareskrim Polri Diharapkan Bekerja Profesional
Menanggapi bergulirnya perkara besar ini, Yusril meminta agar aparat kepolisian dapat bekerja secara mandiri, transparan, dan profesional. Seluruh rangkaian penyelidikan—mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga mendengar keterangan ahli—harus dilakukan secara cermat agar kasus ini dapat dibuka secara terang-benderang kepada publik.
”Saya kira Bareskrim Polri akan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai amanat undang-undang,” ujar Yusril optimis. Sebagai catatan, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. Selain mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tiga nama perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi. Kasus ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring dengan pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : jawapos.com