TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih menyikapi persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasaran yang tengah anjlok. Salah satunya dia akan bersurat ke Pemerintah Pusat, sebagai upaya mencarikan solusi bagi para petani sawit di Berau.
Atas persoalan itu juga, Sri Juniarsih bersama pihak-pihak terkait juga telah menggelar pertemuan di kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, kemarin (25/7).
"Pasalnya, jatuhnya harga TBS ini membuat para pekebun menjadi gelisah, sehingga Pemkab berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan PKS (Perusahaan Kelapa Sawit) hari ini (kemarin, red)," ujar Juniarsih.
Tujuannya diakui Sri Juniarsih, tentunya agar bisa berkomunikasi langsung dengan pihak PKS untuk mencarikan solusi terbaik, bagaimana caranya agar harga TBS ini bisa ditingkatkan.
Namun di sisi lain memang, ternyata para PKS mengaku juga memiliki permasalahan yang mengakitbakan harga TBS menjadi anjlok. Tetapi, ada arahan dari Gubernur Kaltim, yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) TBS yakni sebesar Rp 1.600 per kilogram.
"Maka itu saya menginstruksikan kepada OPD terkait, untuk menyampaikan dan mewajibkan kepada para PKS agar mengikuti arahan dan instruksi dari gubernur tersebut," tegasnya.
Harapannya tentu, bisa ditindaklanjuti ke depannya. Sri Juniarsih mengaku, pihaknya akan bersurat ke kementerian terkait agar bisa mencarikan jalan keluar perihal ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang tertahan atau tertampung lama, agar bisa segera diekspor.
"Ekspor CPO sudah bisa, hanya saja terkendala antrean oleh pihak lain yang juga mengekspor CPO-nya, sehingga kita belum bisa ekspor. Hal itu juga yang menjadikan PKS menurunkan harga TBS akibat CPO yang tertahan," jelasnya.
Sri Juniarsih berharap dengan adanya arahan dan instruksi Gubernur Kaltim terkait ketetapan HET Rp 1.600, sekiranya bisa sedikit mengurangi kegelisahan para pekebun sawit di Kabupaten Berau. Sembari berjalan, Pemkab Berau juga dalam hal ini tetap berupaya mencarikan alternatif lain supaya CPO bisa keluar.
Bahkan, ditegaskannya juga, bagi PKS nakal yang tidak mengikuti HET dari gubernur, tentu akan ada sanksi tegas kepada PKS tersebut. Kendati itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Berau khususnya, bahwa Pemkab Berau sudah melakukan komunikasi dengan PKS dalam memperjuangkan nasib para pekebun, agar mendapatkan HET tertinggi dari Gubernur Kaltim, selain juga akan menyurati pemerintah pusat.
"Agar bisa mencarikan cara, supaya CPO yang tertahan bisa keluar dan pada akhirnya harga TBS kembali pada harga yang maksimal dan sesuai yang diharapkan petani sawit," tutupnya. (mar/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post