TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara serta pelatihan hukum kontrak pemerintah. Sosialisasi dipusatkan di Aula Dinas PUPR Senin (25/3), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo.
Sosialisasi serta pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 25 hingga 26 Maret 2019. Peserta sosialisasi terdiri dari yang berkaitan dengan pengadaan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim.
Agus Tantomo menyampaikan bahwa sosialisasi dan pelatihan ini sangat penting. Agar para pejabat pengadaan khususnya yang berkaitan dengan bidang kontruksi dapat mengetahui aturan-aturan yang berlaku saat ini. Seperti pada UU 2/2017, ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa diwajibkan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang mempunyai keahlian dan sertifikat.
“Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi sumber daya ASN di lingkungan Pemkab Berau serta menyingkronkan peraturan terbaru ini dengan kontrak kerja, maka perlu diadakan pelatihan hukum kontrak,” jelasnya.
Diterbitkannya regulasi ini menunjukan keseriusan pemerintah mewujudkan pekerjaan kontruksi dengan tenaga kerja yang mempunyai sertifikat dan memiliki komptensi bersaing, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga ke depan tidak ada lagi pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Tentu akan menghasilkan pekerjaan yang terencana, tersusun secara rapi dan sistematis serta memenuhi aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya,” tegasnya.
Menurut Agus Tantomo, pembinaan jasa kontruksi mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga target dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi nasional serta daerah dapat tercapai. Sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan menegah.
“Saya harap peserta pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di OPD masing-masing,” pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post