Bupati Buka Rakor Kelautan dan Perikanan

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 29 Maret 2019 | 00:19 WIB

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan se-Kalimantan Timur. Rakor digelar di Exclusive Imperial Ballroom, Rabu (27/3) malam. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Muharram dengan ditandai pemukulan gong. Turut hadir Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Ketua DRPD Berau Syarifatul Syadiah, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Berau serta undangan dari kabupaten/kota se-Kaltim.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Indera Bahrah, menjelaskan bahwa rakor ini akan digelar selama lima hari, mulai tanggal 27 hingga 31 Maret. Dalam rakor ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti penyampaikan materi oleh narasumber, sosialisasi sertifikasi halal produk perikanan, kesepakatan bersama dan perumusan serta orientasi ke kawasan pulau-pulau kecil terluar.

Indera menegaskan, rakor ini menjadi bagian menyatukan persepsi dari kabupaten/kota dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Kaltim. Sehingga ada kesamaan program yang dapat mengikuti visi dan misi pemerintah provinsi. “Dan terakhir program yang akan dijalankan nanti dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Berau Muharram membacakan sambutan Gubernur Kaltim Isran Noor, menjelaskan bahwa hasil rakor ini diharapkan dapat menghadapi persoalan global yang saat ini terjadi, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Karena saat ini kelautan dan perikanan belum merasakan kedaulatan. Mengingat banyaknya sumber daya kelautan dan perikanan yang masuk dalam penjarahan oleh nelayan asing. “Tak hanya menjarah tapi mereka juga melakukan penyelundupan,” katanya.

Ditegaskan Muharram, untuk mencapai kedaulatan kelautan dan perikanan ini, pemerintah saat ini gencar melakukan pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing. Karena upaya ini merupakan cara penangkapan ikan ilegal yang dapat merusak habitat asli ikan.”Dikhawatirkan terjadi penurunan jumlah ikan. Kita harus memperhatikan asas pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya. (hms5/har)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan