Gubernur Instruksikan Percepatan Perekaman KTP-el

uki-Berau Post • Dipublikasikan Senin, 1 April 2019 | 13:59 WIB

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, juga bupati dan wali kota untuk melakukan percepatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di wilayah masing-masing.

 

“Bupati dan wali kota diminta untuk memerintahkan kepada Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) masing-masing untuk melakukan dukungan dan percepatan perekaman bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang belum merekam,” kata Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan, Minggu (31/3).

 

Instruksi tersebut berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 471.13/2518/Dukcapil, perihal percepatan perekaman KPT-el sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konsitusi (MK). “Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019 ini bersifat final dan mengikat,” jelas Samuel.

 

Dalam melaksanakan surat edaran tersebut, Samuel mengimbau agar melaksanakannya sesuai langkah yang sudah diterakan. Yakni, melaksanakan pelayanan pada Sabtu dan Minggu, termasuk hari-hari libur lain. Kedua, pada saat hari pemungutan suara 17 April mendatang, Disdukcapil kabupaten/kota agar tetap memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan. Selanjutnya, melaksanakan pelayanan jemput bola ke lokasi yang sulit dijangkau, sekolah, lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), panti, rumah sakit, serta lokasi penduduk rentan administrasi kependudukan.

 

Selain itu, Disdukcapil juga diinstruksikan untuk menerbitkan surat keterangan telah merekam KTP-el bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el. “Dalam hal perekaman sudah berstatus print ready record (PRR) untuk segera dilakukan pencetakan,” ujarnya.

 

“Gubernur akan memastikan agar langkah-langkah yang termuat dalam surat edaran tersebut dilaksanakan benar-benar di setiap kabupaten dan kota,” sambung Samuel.

 

Sedianya, kata Samuel, Pemprov Kaltara jauh-jauh hari telah melaksanakan program layanan jemput bola ke kawasan terisolasi di Kaltara. Yakni, melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (SiPelandukilat). “Program itu dimulai awal tahun ini. Di Malinau, tepatnya di Kecamatan Kayan Hulu dan Hilir,” ujarnya.

 

Lalu, dilanjutkan ke Nunukan, tepatnya di Tulin Onsoi dan Sebuku pada Maret lalu. SiPelandukilat, kata dia, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan. “Jemput bola dilakukan di 5 kabupaten dan kota. Pelayanannya mulai kelurahan, desa hingga ke rumah warga. Utamanya warga yang berketerbatasan fisik. Disdukcapil juga telah menyasar perekaman bagi warga binaan Lapas Tarakan dan Nunukan. Bahkan, KTP warga binaan Lapas Klas IIA Tarakan sudah diserahkan. Jumlahnya 544 keping,” ungkapnya. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan