Pemilu Serentak 2019, Pemprov Yakin Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen

uki-Berau Post • Dipublikasikan Rabu, 10 April 2019 | 16:01 WIB

TANJUNG SELOR – Pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini, Pemprov Kaltara menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 77 hingga 80 persen.

 

Itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran saat menjadi narasumber Respons Kaltara (ResKal), Selasa (9/4) siang.

 

Karena menurutnya, massifnya upaya Pemprov Kaltara melakukan sosialisasi ke semua lini basis pemilih, bahkan ke semua wilayah, termasuk perbatasan di Kaltara. “Kami berharap pemilu serentak dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat pemilih di Kaltara, utamanya yang terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya,” kata Basiran.

 

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini adalah masih ada wilayah yang sulit dijangkau, iklim atau cuaca, kesinambungan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi. “Saya yakin dengan adanya tambahan pemilih sekitar 1.000 orang lebih, Pemprov antusias partisipasi masyarakat akan tinggi. Pun demikian, kekhawatiran akan pemadaman listrik perlu antisipasi khususnya dari penyedia jasa, dalam hal ini PLN. Utamanya, pada saat proses penghitungan suara dan rekapitulasinya,” ungkap Basiran.

 

Pemprov Kaltara juga berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan, guna mengantisipasi adanya gangguan cuaca yang menghambat para pemilih yang bekerja sebagai nelayan untuk sampai ke TPS tepat pada waktunya.

 

“Untuk pencoblosan di TPS, waktu yang disediakan mulai pukul 07.00 hingga 13.00,” sebutnya.

 

Pemprov melalui Badan Kesbangpol pun telah mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pencegahan dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilu.

 

“Apabila ada hal yang merugikan pelaksanaan pemilu, Pemprov akan melaporkannya kepada penyelenggara pemilu. Dan, apabila ada indikasi tindak pidana, maka akan dilaporkan kepada Bawaslu atau pihak berwenang,” tutur Basiran.

 

Sementara itu, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami yang juga jadi narasumber, mengaku bahwa ada perubahan jumlah pemilih tetap sesuai rapat pleno perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP ketiga). “Berdasarkan DPTHP kedua, jumlah pemilih pada pemilu serentak adalah 450.108 orang dan jumlah TPS 2.183 unit. Sementara hasil perbaikan pada DPTHP ketiga, jumlah pemilih bertambah menjadi 451.656 orang dengan jumlah TPS 2.184 unit,” papar Surya.

 

Disampaikan juga oleh Surya mengenai 3 jenis pemilih. Yakni, pemilih yang terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar. Lalu pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu harus pindah memilih di TPS atau wilayah lain.

 

“Untuk pemilih DPTb, tetap dapat dilayani selama waktu pencoblosan berlangsung mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Hanya saja, ia tidak mendapatkan surat suara seperti pemilih DPT. Ia hanya diberikan surat suara sesuai kewenangannya menyalurkan hak suara. Yang pasti, tetap mendapatkan surat suara pilpres,” ungkapnya.

 

Terakhir, daftar pemilih khusus (DPK). Pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT. Namun, mereka mendapatkan hak untuk menyalurkan hak suaranya di mana domisili mereka berada. Jam pelayanannya, mulai pukul 12 hingga 1 siang. Jumlahnya tak dibatasi, hanya saja disesuaikan dengan ketersediaan surat suara yang ada di TPS tempat ia mencoblos. Biasanya, alokasi per TPS plus 2 persen. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan