TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk percepatan realisasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membangun jalan penghubung dari Tanjung Selor ke Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Sebagai kelanjutannya, dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, tahun ini Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12,7 miliar. “Rencana ini sudah masuk dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) DPUPR-Perkim Kaltara tahun anggaran 2019,” kata Gubernur, Kamis (18/4).
Pengerjaan proyek itu, lanjutnya, dimulai dari pembentukan badan jalan hingga pengerasan. Di antaranya akan dilakukan pembangunan jalan mulai dari ruas jalan Kampung Baru-Karang Tigau-batas Bulungan, ruas jalan Mangkupadi-Pindada, ruas jalan Sajau-Binai segmen 1, ruas jalan Sajau-Binai segmen 2. Selanjutnya, pembangunan ruas jalan Trans Kalimantan batas Bulungan-Tanjung Selor menuju Mangkupadi.
“Insya Allah semua kegiatan yang akan dilaksanakan ini, sudah dalam proses lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada Biro Pembangunan. Jika tidak ada aral, akhir bulan ini sudah selesai lelang. Sehingga awal Mei mendatang bisa mulai jalan kegiatannya,” bebernya.
Jalan ini mendapat prioritas. Pemprov Kaltara sejak 2016 telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan lurus sepanjang 50 kilometer ini. “Pembangunan jalan pendekat ke KIPI ini sebagai salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi, sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56/2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN,” kata Gubernur.
Sebelumnya, dia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara bersama pihak terkait lain telah menyusun rencana aksi untuk KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Dalam rencana aksi itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, berikut dengan target penyelesaiannya.
Beberapa hal yang masuk rencana aksi itu antara lain, penerbitan izin, baik izin lokasi maupun izin lingkungan, yang ditarget selesai Juni 2020. Kedua, pembebasan lahan ditarget tuntas 2020.
"Rencana aksi lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ini sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, dan sudah disetujui. Ada juga yang didanai lewat APBD Provinsi. Infrastruktur ini, kita targetkan butuh waktu 2-3 tahun,” ujanya.
Rencana aksi keempat adalah pembentukan badan pengelola, dan yang terakhir penyelesaikan beberapa hambatan. Salah satunya, pada lahan yang bersinggungan dengan lokasi perusahaan yang memiliki izin hak guna usaha. (p)
Editor : izak-Indra Zakaria