TANJUNG SELOR – Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait kerja sama regional ekonomi, atau yang disebut Regional Comprehensive Economic Corridors, Global Maritime Fulcrum - Belt and road Initiative (GMF-BRI), bakal ditandatangani oleh presiden kedua negara dalam pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Beijing, 25-27 April mendatang.
Itu diungkapkan pada pertemuan membahas soal persiapan MoU tersebut di Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman di Jakarta, awal pekan lalu. Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie yang ikut dalam rapat yang diikuti semua kementerian terkait itu, menyampaikan Kaltara turut dilibatkan dalam pembahasan MoU yang akan ditandatangani, karena di antara beberapa program prioritas yang masuk MoU itu berada di Kaltara. Yaitu pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan. Keduanya merupakan program yang terintegrasi.
“Dalam pertamuan ini, selain membahas soal rencana pemberian dana hibah dari pemerintah RRT ke Indonesia, yang salah satunya ke Kaltara, juga dibahas persiapan pertemuan mengenai poros maritime dunia yang akan dilangsungkan di Beijing, China pada tanggal 25-27 April nanti. Rencananya, kalau tidak ada aral, delegasi dari Indonesia akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ungkap Gubernur.
Sebelumnya, melalui pertemuan antara delegasi kedua negara (RRT dan Indonesia) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada bulan lalu, telah menetapkan beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan melalui program kerja sama regional ekonomi Indonesia-RRC yang masuk jalur Sutra Maritim abad 21.
Di antaranya yang juga hadir dalam pertemuan itu, memutuskan 5 proyek prioritas utama yang masuk kerja sama. Satu dari lima proyek prioritas utama itu, bakal dilaksanakan di Kaltara. Yaitu PLTA Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Untuk diketahui, pembangunan pembangkit listrik itu akan menjadi pemicu utama pengembangan ekonomi. Terutama untuk di kawasan industri. Sementara 4 proyek lainnya, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung dan kawasan Industri Kuala Namu di Sumatera Utara, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung di Sulawesi Utara, dan Kura-Kura Island Techno Park di Bali.
Di samping menyepakati usulan 5 proyek prioritas utama, dari pertemuan itu juga disimpulkan ada beberapa rencana pembangunan kawasan Industri, termasuk di KIPI Tanah Kuning, yang masuk prioritas untuk penyusunan dokumen perencanaan dan feasibility study. Bahkan untuk kegiatan ini, pemerintah RRT melalui lembaga perbankannya siap memberikan dana hibah senilai kurang lebih Rp 40 miliar.
Dari semua program kegiatan yang diprioritaskan ini, akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan Presiden RRC Xi Jingping, yang rencananya dilakukan saat pertemuan sekaligus kunjungan Presiden RI ke Beijing pada 25 April ini. (hm)
Editor : izak-Indra Zakaria