TANJUNG REDEB – Sebagai pembina koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Berau secara rutin memantau perkembangan koperasi yang ada. Mulai dari kepatuhan, kewajibannya dalam pengelolaan koperasi.
Kepala Disperindagkop Berau, Wiyati menyampaikan, saat ini ada 373 koperasi yang terdaftar. Namun dari angka tersebut, hanya 167 koperasi saja yang aktif, sementara 160 tidak aktif. “Kita usulkan agar 160 ini dicabut badan hukumnya oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” jelasnya.
Hal itu dilakukan, mengingat pengurus 160 koperasi tersebut dianggap tidak aktif karena tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dalam rentan 2014 sampai 2018. Adapun 46 koperasi lagi masih dalam pembinaan pihaknya. “Memang mereka tidak jalankan RAT tapi masih dalam pembinaan kita. Yah kita harap ada solusi dan koperasi ini kembali aktif lagi,” katanya.
Koperasi yang tidak aktif disampaikan Wiyati secara tidak langsung mengganggu penilaian kinerja pihaknya, hingga dianggap tidak baik dalam melakukan pembinaan. Tentu catatan yang buruk itu dapat memengaruhi program bantuan yang nantinya bisa diturunkan ke Kabupaten Berau.
"RAT ini penting juga sebenarnya, karena dari situlah anggotanya tahu bagaimana kinerja koperasi pada tahun sebelumnya, dan bagaimana langkah selanjutnya," jelasnya.
Wiyati menegaskan bahwa RAT juga harus dilaporkan kepada kementerian secara berkala. Jika koperasi telah megelar RAT, maka hasilnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kemudian diteruskan ke kementerian secara online. Dari sini lah penilaian dilakukan terhadap koperasi yang ada, apakah sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada.
“Kewajiban pemerintah kabupaten ini, karena harus dilaporkan RAT koperasi yang telah dijalankan. Minimal 50 persen dari jumlah koperasi yang terdaftar dan aktif. Karena hanya 167 saja yang aktif, maka sisanya dianggap tidak aktif dan kita akan laporkan agar badan hukumnya dicabut,” pungkasnya. (hms5)
Editor : uki-Berau Post