Mangkir, Bakal Dapat Sanksi

uki-Berau Post • Dipublikasikan Senin, 10 Juni 2019 | 11:06 WIB

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr H Iranto Lambrie menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkup Pemprov Kaltara, baik ASN, maupun pegawai tidak tetap (PTT) untuk masuk kerja, hari ini.

 

Sanksi tegas siap diberikan kepada pegawai yang mangkir atau tidak masuk pada hari pertama kerja pascacuti bersama Idulfitri 1440 Hijriah. Gubernur mengungkapkan, hari pertama kerja pada hari ini, akan diawali dengan apel pada pukul 07.30 Wita. Dengan agenda khusus, pengarahan Gubernur Kaltara kepada seluruh ASN, CPNS, dan PTT di lingkup Pemprov Kaltara.

 

“Apel kita laksanakan di Lapangan Agatish. Kecuali hujan, kemungkinan dialihkan di Gedung Gabungan Dinas,” ungkap Gubernur.

 

Ketegasan wajib turun kerja pada hari pertama pascacuti bersama Idulfitri, jelas Irianto, mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor : B/26/M.SM.00.01/2019, tertanggal 27 Mei 2019. Disebutkan dalam surat edaran itu, secara jelas bahwa seluruh ASN wajib masuk kerja pascacuti bersama Idulftri pada tanggal 10 Juni 2019.

 

“Saya minta kepada kepala OPD atau biro agar menginstruksikan seluruh ASN, CPNS, dan PTT di instansi masing-masing untuk wajib mengikuti apel khusus ini. Selain arahan Gubernur, pada apel nanti sekaligus halal bihalal,” kata Irianto.

 

Untuk menegakkan disiplin dan optimalisasi pelayanan publik setelah pascacuti bersama Idulfitri bagi ASN di lingkup Pemprov Kaltara, Gubernur menginstruksikan agar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara mengoordinasikan daftar hadir sebagaimana biasanya.

 

“Setelah apel pascacuti bersama, saya minta rekap daftar hadir secara tertulis sudah disampaikan kepada Gubernur dan  sekda Kaltara untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya kepada Menpan-RB,” ujar Irianto.

 

Iranto menegaskan, seperti yang tertuang dalam edaran Kemenpan-RB, setelah cuti bersama Idulfitri tidak boleh ada ASN yang menambah cutinya. “Sesuai surat edaran Menpan-RB tidak boleh ada pemberian cuti tahunan yang diberikan sebelum dan sesudah cuti bersama, kecuali ada hal yang bersifat penting atau emergency,” tegas Irianto.

 

Dikatakan, jika diketahui masih ada ASN di lingkup Pemprov Kaltara yang menambah masa liburnya, apalagi dengan tanpa alasan yang jelas, maka akan dikenakan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur.

 

“Sanksinya nanti bisa berupa sanksi administratif hingga pemotongan TPP (tambahan perbaikan penghasilan) seperti tahun lalu ASN yang bandel atau tidak disiplin. Karena  sesuai dengan surat edaran Menpan-RB mendapatkan sanksi hukuman disiplin, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 201, tentang Dispilin PNS, penjatuhan hukuman akan dilaporkan kepda Menpan-RB dan ditembuskan kepada BKN,” bebernya. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan