Gubernur Apresiasi Kinerja DPMPTSP

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 12 Juli 2019 | 15:15 WIB

TANJUNG SELOR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara memperoleh predikat kinerja baik berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2018. Nilai SKM yang diraih DPMPTSP Kaltara pada tahun lalu sebesar 85,25 dengan skor 3,41.

 

Itu disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan laporan Kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto, Kamis (11/7). Atas pencapaian tersebut, Gubernur memberikan apresiasi atas kerja dan upaya optimalisasi pelayanan perizinan yang dilakukan DPMPTSP Kaltara.

 

“Saya juga mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi aktif dari pemohon izin untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kaltara,” ungkap Irianto.

 

Dikatakan, SKM digelar DPMPTSP dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

 

“Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, sekaligus berguna sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan DPMPTSP Kaltara,” ujarnya.

 

Sesuai Permenpan-RB No. 16/2014, maka ada 9 unsur pelayanan yang disurvei dengan metode kuisioner dan random sampling untuk penentuan respondennya. Yakni, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan, kesesuaian syarat dan hasil pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, ketersediaan maklumat pelayanan dan penerapannya, serta penanganan pengaduan pelayanan.

 

Diungkapkan Irianto, dari 9 unsur tersebut, sesuai hasil SKM 2018, 3 unsur memperoleh nilai tertinggi dan 3 unsur lagi memiliki nilai terendah. Adapun 3 unsur bernilai tertinggi, yakni kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, serta persyaratan pelayanan dan penanganan pengaduan layanan.

 

“Tiga unsur lainnya yang tengah diupayakan peningkatan kualitasnya adalah prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan dan kewajaran biaya atau tarif layanan,” ujarnya.

 

Respondennya adalah masyarakat mendapatkan pelayanan publik di DPMPTSP tahun lalu. Ada 120 responden yang disurvei pendapatnya lewat wawancara langsung dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Mereka berasal dari kelompok umur di bawah 20 tahun hingga 50 tahun ke atas dengan latar belakang pekerjaan pegawai negeri, swasta, wiraswasta, pelajar dan lainnya.

 

“Ada 15 sektor perizinan yang menjadi sampel pada survei itu. Di antaranya, perizinan pajak dan retribusi daerah, penanaman modal, kesehatan, perhubungan dan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah dan lainnya,” beber Irianto.

 

Sementara itu, menanggapi 3 unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian lebih, Kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto memastikan bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti. “Untuk prosedur pelayanan, sejatinya sudah baku dan standar sesuai peraturan yang ada. Nah, untuk memastikan pemohon izin mendapatkan informasi yang utuh, prosedur pelayanan tersebut dapat dilihat pada website DPMPTSP, akun resmi DPMPTSP pada media sosial Facebook dan instagram, ruang pelayanan serta leaflet yang disediakan bagi pemohon izin,” jelasnya.

 

Untuk persoalan kecepatan pelayanan, Risdianto mengaku bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya telah memiliki SOP (standard operational procedure) dan SPM (standar pelayanan minimal) yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. SOP dan SPM itu juga berisi waktu pelayanan.

 

“Dari evaluasi internal, memang terdapat keterlambatan terkait dengan teknis di lapangan. Dan, ke depannya akan diterus diantisipasi untuk percepatan pelayanan perizinan,” ungkapnya.

 

Sekaitan dengan kewajaran biaya atau tarif pelayanan, Risdianto mengaku bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2018 tentang PTSP, maka pelayanan administrasi perizinan tidak dipungut biaya. “Hal tersebut juga telah diinformasikan melalui website, akun media sosial resmi DPMPTSP Kaltara, dan di ruang pelayan. Saya berharap apabila ada oknum pelayanan yang melakukan pungli (pungutan liar) untuk segera dilaporkan kepada kepala DPMPTSP atau pejabat terkait lainnya sehingga dapat ditindaklanjuti dan oknum diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan