TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengurangi kawasan kumuh di Bumi Batiwakkal. Salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumum (Kotaku) yang dijalankan sejak 2017, dan berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 100 hektare.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 156 Tahun 2016, total luas kawasan kumuh di Berau mencapai 184,3 hektare yang tersebar di tujuh lokasi. Yaitu Kelurahan Karang Ambun seluas 38,5 hektare, Keluarahan Bugis 33,1 hektare, Kelurahan Gayam 38,8 hektare, Kelurahan Tanjung Redeb 2,2 hektare, Teluk Bayur 30,6 hektare, Gunung Tabur 21,5 hektare dan Sambaliung 19,6 hektare.
Pada tahun 2017 lalu, kawasan kumuh berhasil dikurangi seluas 58,9 hektare dengan total anggaran yang dikeluarkan dari APBD senilai Rp 3 miliar dan APBN senilai Rp 500 juta. Pada tahun 2018, berhasil dikurangi seluas 41 hektare dengan anggaran dari APBD senilai Rp 2 miliar dan APBN senilai Rp 4,5 miliar. Dan pada tahun 2019 ini, total kawasan kumuh tersisa 84,4 hektare atau 45 persen. Untuk menangani sisanya ini, Pemkab Berau mengucurkan anggaran senilai Rp 2,5 miliar.
Dalam mengurangi kawasan kumuh ini, ada tujuh indikator yang harus dipenuhi, yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengamatan kebakaran plus ruang terbuka hijau.
Bupati Berau Muharram menyampaikan, program pengurangan kawasan kumuh ini masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Ditargetkan pada tahun 2020 mendatang, kawasan kumuh bisa dituntaskan seluruhnya. Ia pun mengarahkan agar Tim Koordinasi dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (TKPP-KP) dapat mengenjot program ini.
“Karena ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan, sehingga akurat, kemudian lakukan perencanaan dan aplikasikan,” tegas Muharram.
Ia juga mengimbau ketua-ketua RT untuk memanfaatkan anggaran RT yang dialokasikan pemkab dalam menuntaskan hal ini. “Jadi anggaran yang kita kucurkan bisa dilaksanakan dengan terarah dan target jelas untuk kesejahteraan masyarakat juga,” pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post