Permudah Perizinan Jadi Penekanan Gubernur

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 2 Agustus 2019 | 15:40 WIB

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pelayanan perizinan erat kaitannya dengan investasi. Dengan kemudahan perizinan akan mendorong tumbuhnya investasi. 

Untuk itulah Gubernur meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berkomitmen memberikan kemudahan dalam hal perizinan kepada investor. Tentunya dengan catatan tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kewenangannya. 

"Investasi merupakan mesin utama pertumbuhan daerah. Investasi engine of growth. Salah satu hal yang penting dalam investasi adalah perizinan. Jika perizinannya rumit, sulit, investasi juga akan sulit untuk masuk," kata Gubernur saat membuka rakor pimpinan daerah dalam rangka pelaksanaan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di ruang pertemuan Swiss-Belhotel Tarakan.

Disebutkan, ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal pemberian perizinan. Yaitu kemudahan, cepat dan tepat waktu, serta yang tak kalah penting tidak ada KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).

Pemberian kemudahan perizinan bagi investor, kata Gubernur, juga merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Presiden menginginkan proses perizinan tidak boleh berbelit-belit. Utamanya bagi investor yang berorientasi ekspor, Presiden meminta agar pemerintah daerah memberikan kemudahan. 

Melalui rapat koordinasi yang digelar, Pemperintah Provinsi mengundang semua kepala daerah di Kaltara. Menurut Gubernur, penting. Karena berkaitan dengan komitmen kepala daerah terhadap perizinan ini. Kemudian juga kaitannya dengan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah. 

"Saya berpesan yang penting dari rapat koordinasi ini adalah implementasinya bagaimana di lapangan. Jangan hanya sekadar retorika saja. Saya menginginkan semua PTSP, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota terus meningkatkan pelayanannya. Baik itu pelayanan perizinan, maupun terhadap pelayanan publik. Ke depan, semua harus PTSP Prima," kata Gubernur. 

Pada rakor yang dihadiri Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Kabupaten Tana Tidung H Undunsyah, Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Djuprianto, Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, Asisten II Setkab Bulungan Hamdani, itu Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Subowo mengatakan, banyak yang perlu dievaluasi. Utamanya berkaitan dengan penganggaran. 

Dia juga mengatakan, jika selama ini tugas gubernur sebagai perwakilan pusat tidak ditanggung pemerintah pusat, kini ditanggung pusat. Lainnya disosialisasikan mengenai tugas gubernur, juga soal pembentukan kecamatan. Eko menyampaikan, ada rencana pemerintah membentuk kecamatan-kecamatan baru. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar mempersiapkan segala persyaratannya. Terutama berkaitan dengan batas wilayah, yang diharapkan selesai sejak awal. 

Soal kecamatan ini, Gubernur menitip kepada Eko terhadap pemekaran Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi yang sampai sekarang statusnya masih kecamatan. Selain itu, juga terkait penyelesaian batas wilayah Kaltim dan Kaltara. (hm)

Editor : izak-Indra Zakaria
pemerintahan