Pemprov Fokus Cegah dan Kendalikan Karhutla

uki-Berau Post • Dipublikasikan Rabu, 7 Agustus 2019 | 18:07 WIB

JAKARTA – Berdasarkan rekapitulasi jumlah hotspot NOAA (ASMC) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga Juli 2019 terdata 31 titik hotspot. Sementara sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga 2018, tercatat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 626 hektare di Kaltara. 

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sesuai laporan pengendalian dan pencegahan karhutla untuk rapat koordinasi nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Gubernur menyebutkan, pada 2018 karhutla merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan lahan di Kaltara. Selain penebangan liar yang terdata seluas 7 hektare saja. “Untuk itu, Pemprov Kaltara menyikapinya dengan beberapa langkah. Salah satunya melalui aspek kebijakan legalitas,” ujarnya.

Adapun kebijakan legalitas itu, di antaranya diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara No. 47/2018 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara, Pergub Kaltara No. 06/2019 tentang Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis dan petunjuk teknisnya. “Tak hanya aspek kebijakan legalitas, dari sisi anggaran pun Pemprov Kaltara sangat berkomitmen,” ujarnya.

Pada tahun ini, APBD Kaltara khusus untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla teralokasi sebesar Rp 10.104.250.000. Anggaran ini, di antaranya untuk pengembangan sarana-prasarana pengendalian karhutla sebesar Rp 6,93 miliar. Lalu, peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api sebesar Rp 524,3 juta dan lainnya. 

“Untuk aksi nyatanya, telah dilakukan oleh instansi teknis terkait. Di antaranya pemasangan papan imbauan karhutla pada daerah rawan karhutla di 5 kabupaten dan kota. Juga, patroli rutin pencegahan karhutla, sosialisasi, kampanye, dan pembentukan Masyarakat Peduli Api di 5 kabupaten dan kota,” ujarnya. (humas)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan