TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelontorkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau sebesar Rp 39 miliar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau sebesar Rp 10,2 miliar.
Pemberian dana hibah ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), di ruang rapat Kakaban Setkab Berau, Selasa (1/10) kemarin. Penandatanganan dilakukan langsung Bupati Berau Muharram bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Berau. Disaksikan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Ketua DPRD Berau Madri Pani, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Berau.
Selain KPU dan Bawaslu, dalam mendukung pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang, Pemkab Berau juga mengalokasikan anggaran hibah kepada Kodim 0902/Tanjung Redeb sebesar Rp 1,5 miliar, Polres Berau sebesar Rp 3,5 miliar, yang anggarannya dialokasikan di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Bupati Berau Muharram mengungkapkan, dana hibah ini untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berau 2020 mendatang. Ia mengakui, saat ini Pemkab Berau belum bisa memenuhi anggaran yang dibutuhkan KPU secara keseluruhan. Pasalnya, kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara tahun 2020 telah ditetapkan, sebelum usulan baru KPU yang mengakomodir perubahan regulasi dari pusat. Namun jika nanti ada hal yang belum tercantum dalam anggaran yang ditandatangani bersama, maka memungkinkan dilakukan perubahan dan penandatanganan NPHD kembali.
Dikatakannya, alokasi anggaran KPU bersumber dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 1 miliar dan APBD 2020 sebesar Rp 38 miliar. Untuk Bawaslu, dialokasikan di APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 250 juta, dan APBD 2020 sebesar Rp 10 miliar.
Dengan anggaran yang cukup besar ini, Bupati Muharram berharap pelaksanaan Pilkada Berau 2020 mendatang dapat diselenggarakan dengan sukses. Tentunya, pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari peran dan sinergi KPU, Bawaslu, bersama TNI dan Polri dalam pengamanan.
“Saya berharap dana hibah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pilkada dengan sebaik-baiknya dan secara profesional,” ungkapnya.
Muharram berpesan anggaran ini dapat dikelola dengan baik dan hati hati. Pemanfaatannya jangan sampai salah sasaran, dan penyusunan pertanggungjawaban tidak keliru. Sehingga selesai pelaksanaan pilkada yang melahirkan bupati dan wakil bupati yang diharapkan rakyat, pertanggungjawaban pelaksanaan juga selesai dengan baik. (hms3/har)
Editor : uki-Berau Post