Sahkan Perda Penyertaan Modal PDAM Tirta Segah

uki-Berau Post • Dipublikasikan Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:03 WIB

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau mengesahkan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau berupa Sambungan Rumah, menjadi Perda. Pengesahan dilakukan setelah enam dari tujuh fraksi di DPRD Berau menyatakan setuju atas Raperda tersebut.

Seperti yang disampaikan Darlena dari Fraksi NasDem, bahwa keberadaan Perda ini dianggap sangat penting dalam mendukung pemenuhan air minum kepada masyarakat. Ini pun diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan air minum, khususnya pemerataan distribusi saluran air rumah tangga. “Kami menerima penyertaan modal ini menjadi Perda,” jelasnya.

Ditambahkan Elita dari Fraksi Golkar, persetujuan peraturan ini merupakan semangat bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memberikan pelayanan pembangunan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah, dapat menikmati layanan air minum ini.

“Kita dorong agar program ini bisa terwujud dalam pemenuhan air minum kepada masyarakat yang kurang mampu. Sesuai dengan data yang ada, cakupan pelayanan air minum untuk wilayah administrasi baru mencapai 51,82 persen dan cakupan wilayah teknis mencapai 61,35 persen. Oleh karena itu kami mendorong agar pemenuhan ini bisa 100 persen,” katanya.

Sementara Rahman yang menjadi juru bicara Fraksi PKS, mengarahkan agar setelah disahkannya peraturan ini bisa memfokuskan pemenuhan air minum kepada para pemegang Kartu Berau Sejahtera yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Pihaknya juga mengharapkan agar PDAM terus melakukan pembenahan dalam pasokan air minum serta kualitasnya. “Pemenuhannya dapat direalisasikan secara merata di perkotaan dan pedesaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyampaikan, Perda tersebut merupakan salah satu syarat dalam penyaluran dana hibah dari Kementerian PUPR senilai Rp 50 miliar. Di mana Pemerintah Kabupaten Berau mendahului menggunakan APBD untuk pembangunan jalur air minum ke masyarakat. Setelah program ini berjalan, Kemen PUPR akan menurunkan anggaran pengganti ke daerah. “Untuk sambungan air pada rumah tangga, terutama bagi masyarakat kurang mampu masih harus dipenuhi 2.500 sambungan,” pungkasnya. (hms5/udi)

Editor : uki-Berau Post
pemerintahan