TANJUNG REDEB - Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan berlanjut ke Kecamatan Kelay, Selasa (3/3). Kegiatan dihadiri Bupati Muharram dan Wakil Bupati Agus Tantomo. Dalam Musrenbang kali ini, Kecamatan Kelay mengajukan 184 usulan yang telah dimasukkan dalam e-Planning untuk pembangunan tahun 2021.
Usulan yang disampaikan ini dianggap prioritas dan perlu direalisasikan. Seperti ketersediaan sarana telekomunikasi. Di mana saat ini baru dua kampung saja yang terjangkau sinyal telekomunikasi. Yaitu Sido Bangen dan Merasa. Sementara kampung lainnya masih masuk dalam blank spot. Kemudian jaringan listrik yang belum terjangkau ke seluruh kampung, baru Merasa saja yang telah menikmati jaringan listrik secara maksimal. Selain itu, air bersih juga menjadi usulan prioritas yang menjadi bagian dalam program pembangunan 2021.
Sementara Bupati Muharram mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ini merupakan evaluasi dan rencana skala prioritas yang akan dijalankan tahun depan. Hingga saat ini usulan yang telah diajukan dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan mencapai Rp 23 triliun.
"Dari angka itu hanya 10 persen saja yang bisa kita penuhi karena APBD kita senilai Rp 2,46 triliun. Kita harapkan yang betul-betul prioritas akan dipenuhi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Muharram juga melakukan beberapa evaluasi di tingkat kecamatan. Seperti pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas diharapkan bisa dioptimalkan lagi. Ia meminta agar Puskesmas bisa mengubah metode pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Jadi kita tidak hanya melayani orang yang sakit saja. Tapi jadikan puskesmas sebagai fasilitas dan pusat konsultasi kesehatan kepada masyarakat. Beri pemahaman kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena ini menjadi tindakan preventif dalam menjaga kesehatan di masyarakat," tegasnya.
Sementara mengenai jaringan listrik, Muharram menyampaikan bahwa PLN telah memiliki perencanaan jangka panjang dalam interkoneksi listrik hingga ke Kaltara. Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat akan dapat menikmati listrik ini.
"Ini merupakan informasi dari PLN dan Pemprov Kaltim. Kalau Pemkab tidak memiliki kewenangan lagi untuk listrik ini. Tapi untuk wilayah yang susah dijangkau listrik, pemerintah daerah tetap mengupayakan seperti tenaga Surya," ungkapnya.
Begitu juga dengan pendidikan, Muharram menyampaikan bahwa saat ini masih ada laporan terkait kinerja tenaga pengajar yang ada di kampung. Beberapa guru masih belum optimal untuk memberikan pendidikan di sekolah. Tentu ini menjadi evaluasi yang harus diperbaiki lagi. Karena pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan sumber daya manusia. "Masih ada guru yang tidak mengajar selama berbulan-bulan. Ini harus kita perbaiki. Kepala kampung bisa melaporkan jika menemui kondisi ini. Sehingga bisa dilakukan proses lebih lanjut," pungkasnya. (hms5/har)
Editor : uki-Berau Post