Partisipasi Publik Lebih Penting

uki-Berau Post • Dipublikasikan Kamis, 5 Maret 2020 | 12:17 WIB
TEMA OMNIBUS LAW: Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi pembahasan dalam edisi Respons Kaltara yang digelar di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (4/3).
TEMA OMNIBUS LAW: Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi pembahasan dalam edisi Respons Kaltara yang digelar di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (4/3).

TANJUNG SELOR – Revisi Undang-Undang (RRU) Omnibus Law mendapat reaksi dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa hari lalu juga aksi demo penolakan RUU tersebut, baik di Tarakan maupun Bulungan.  

Sebelum RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, perlu adanya masukan-masukan agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Yahya Ahmad Zein mengatakan, masa pembentukan perundang-undangan partisipasi publik lebih penting. Jika ada hal yang belum terlewatkan, publik bisa memberi masukan. Yang terjadi saat ini, publik sering telat memberikan masukan.

“Ketika sudah disahkan baru kita berkoar. Itu yang terjadi kepada kita. Jadi selagi masih ada kesempatan, silahkan berikan masukan sebanyak-banyaknya,” ucap Yahya, kemarin (4/3).

RUU Omnibus Law pun saat ini masih dibahas DPR RI. Di sisi lain, DPR RI juga harus memberikan ruang kepada masyarakat. “Jangan juga cepat disahkan, tapi banyak masukan dikemudian hari. Ini bukan hal yang mudah, karena banyak pasal dan substansi,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Terkhusus ada 3 aspek yang telah dipelajarinya. Yakni soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terkait undang-undang kawasan Pesisir dan undang-undang tentang tenaga kerja. Ada beberapa pasal yang perlu dikaji lagi. Misalnya RDTR, dengan menghapuskan kawasan strategis provinsi, perlu menjadi pertanyaan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari.

“Jika pusat yang menentukan harus diketahaui mekanismenya. Kemudian pemanfaatan wilayah pesisir, yang ada kewenangan provinsi, kemudian dihilangkan. Ini dampaknya bagaimana. Artinya ada perda kita yang tidak berlaku,” bebernya.

Dalam bidang tenaga kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Dengan adanya Omnibus Law, maka TKA diberikan ruang oleh pemerintah pusat. “Ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan TKA. Jika menjadi kewenangan pusat, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk TKA tertentu. Tiga komponen besar pasal itu, ada beberapa spek yang harus dikaji,” ungkapnya.

Jika semua menjadi kewenangan di pusat, untuk proses pengawasannya seperti apa. “Berbeda jika kita berikan izinnya, kita akan mudah melakukan pengawasannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Syarwani menilai pemerintah daerah maupun stekholder terkait dan masyarakat perlu mencermati dan mengkritisi Omnibus Law. “Jangan sampai, Undang-Undang ini lahir dan disahkan, bisa mematikan potensi di daerah terutama investasi termasuk kewenangan,” ujarnya.

Diharapkan, yang menjadi kritikan dapat didengar oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Dengan adanya investasi yang ada di daerah, ia yakin mempercepat proses pembangunan yang ada di daerah.

“Kaltara banyak kegiatan strategis yang sudah masuk dalam PSN, termasuk PLTA, KIPI dan KBM. Dengan lahirnya Omnibus Law ini mematikan kewenangan yang ada di daerah. Pastinya sangat sedikit investasi yang ada di daerah,” urainya.

Selain itu, berbicara soal kemudahan perizinan, adalah bagian yang diatur dalam Omnibus Law. Pemilik modal tentu butuh layanan subsidi insentif terhadap perizinan dan sebagainya. Harus ada ruang yang dibuka melalui regulasi, yang mengatur tentang perizinan.

“Saya lihat ini positif, namun kita tidak bisa meninggalkan aspek pengawasan. Jadi bagian itu juga harus diatur, bukan hanya pelayanan izin. Tapi pengawasannya juga benar-benar maksimal diatur,” tutupnya. (fai/uno)

Editor : uki-Berau Post