Sinkronisasi Usulan Musrenbang

uki-Berau Post • Dipublikasikan Jumat, 17 April 2020 | 15:37 WIB
MUSRENBANG SECARA ONLINE: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama OPD di lingkup Pemprov Kaltara mendengarkan usulan tiap kabupaten/kota, saat Musrenbang, Kamis (16/4).
MUSRENBANG SECARA ONLINE: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bersama OPD di lingkup Pemprov Kaltara mendengarkan usulan tiap kabupaten/kota, saat Musrenbang, Kamis (16/4).

TANJUNG SELOR – Ada yang berbeda pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Musrenbang terlaksana secara online, dikarenakan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).  

Sejumlah usulan akan dilakukan sinkronisasi yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Risdianto, Musrenbang yang dilakukan terkait dengan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RKPD.

“Beberapa hari lalu kami sudah laksanakan penjaringan aspirasi masyarakat. Intinya secara dokumen sudah lengkap,” ujar Risdianto, Kamis (16/4) kemarin. Akan tetapi, dalam hal penyusunan RKPD membutuhkan proses yang tidak sebentar.

Ada proses dalam penyelenggaraan dan sudah disepakati dalam berita acara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dalam Musrenbang tersebut menyampaikan, perlu adanya pengembangan rumah sakit. Yang menjadi tanggapan kabupaten dan kota sudah masuk dalam usulan dan dilakukan sinkronisasi.

“RKPD akan dibahas lebih lanjut oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Hingga nanti menjadi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran),” tutur Risdianto. Hasil Musrenbang ditindaklanjuti dengan tahapan penetapan pemerintah terkait RKPD dan menjadi bagian proses pengajuan dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Diakui Risdianto, Kaltara menjadi provinsi kelima melakukan Musrenbang secara nasional. Pada 30 April mendatang, akan ada pembukaan Musrenbang Nasional. Selanjutnya, pada 4 Mei nanti, Kaltara akan menyampaikan yang menjadi usulan daerah ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Bulungan Sudjati meminta agar Pemprov membantu dan memfasilitasi kenaikan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dari Tipe C menjadi Tipe B. Bupati juga mengusulkan bantuan padat karya tunai digalakkan di desa-desa di Bulungan. Ia juga menyampaikan perkembangan Covid-19 dan upaya penanganannya di Bulungan.

“Kami telah mendengar apa yang disampaikan Gubernur maupun Bappenas, begitupun dari Kemendagri. Usulan kegiatan 2020-2021 secara resmi sudah kami sampaikan ke Pemprov Kaltara. Kami menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang sejauh ini sedang kita perlukan,” ujarnya.

Sudjati menguraikan, seiring keinginan menaikkan status RSUD, perlu penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana. Salah satu titik beratnya rehabilitasi dan penambahan ruangan.

“Sejak adanya Covid-19, RSUD kita ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah. Akan tetapi masih ada banyak hal yang harus kita benahi. Salah satunya perlu penambahan ruangan. Karena saat ini baru memiliki ruangan kelas III yang digunakan mengkarantina pasien yang memiliki gejala Covid-19,” urainya.

Selain di bidang kesehatan, Sudjati juga menyuarakan agar Pemprov Kaltara membantu pembangunan tahun 2021 di Bulungan. Baik di bidang sosial, begitu pun bidang infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan hidup.

KHAIRUL USUL PIPANISASI DAN PENINGKATAN JALAN

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) melalui saluran video telekonferensi, Kamis (16/4). Musrenbang ini juga diikuti pejabat daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kabupaten/kota di Kaltara, termasuk Wali Kota Tarakan, Khairul.

Dalam Musrenbang ini Pemkot Tarakan mengusulkan pembenahan jalan kewenangan pemprov di wilayahnya. Salah satunya, Jalan Binalatung yang sampai saat ini belum tersambung ke daerah Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara.

“Kalau jalan tersambung itu sesuatu yang luar biasa. Kan ada juga Jalan Provinsi yang masih perlu pemeliharaan. Saya kira perlu program-program padat karya,” ujarnya.

Wali Kota mengatakan, Pemkot Tarakan juga melakukan pembenahan jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan pemerintah. Jika ikut didukung anggaran dari Pemprov Kaltara menurut Wali Kota, akan sangat baik dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Paling tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Sederhana sekali permintaan kami dan tidak banyak-banyak. Alhamdulillah jika dipenuhi,” harapnya.

Khairul juga mengusulkan program pipanisasi air bersih dari Sekatak (Bulungan) ke Tarakan kepada Pemprov Kaltara sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Kata Wali Kota, hal itu sudah menjadi catatan Gubernur Irianto Lambrie. “Masyarakat kan tidak tahu. Itulah usulan kami di 2021,” imbuhnya.

Jalan Pangeran Aji Iskandar dan Jalan Gajah Mada yang merupakan kewenangan Pemprov dilaporkan mengalami kerusakan. Pemkot berharap, Pemprov Kaltara segera melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap dua ruas jalan tersebut. (fai/*/sas/*nkk/mua/uno)

Editor : uki-Berau Post