Pelaksanaan PSBB di Tarakan Nyaris Sebulan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 22 April 2020 | 15:43 WIB
BAHAS PERSIAPAN PSBB: Wali Kota Tarakan Khairul memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan PSBB di Ruang Imbaya Pemkot Tarakan, Selasa(21/4).
BAHAS PERSIAPAN PSBB: Wali Kota Tarakan Khairul memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan PSBB di Ruang Imbaya Pemkot Tarakan, Selasa(21/4).

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tetap fokus menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/261/20 yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  

Wali Kota Tarakan, Khairul telah melakukan rapat persiapan penerapan PSBB di ruang Imbaya Kantor Wali Kota Tarakan. Hadir sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Seperti Ketua DPRD Tarakan Al Rhazali, Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Arthadira dan Dandim 0907/Tarakan Letkol Inf Eko Antoni Chandra Lestianto.

“Ada yang harus diperbaiki lagi dan didiskusikan,” ujar Khairul. Berharap draf tersebut bisa selesai dalam satu hingga dua hari ke depan, agar segera melaksanakan tahapan PSBB. Pemkot Tarakan telah mengatur tahapan penerapan.

Diawali sosialisasi yang telah dimulai sejak 20 - 22 April untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PSBB. Dilanjutkan uji coba pada 23-25 April. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan peringatan. Penerapan pelaksanaannya dimulai 26 April.

“Tahap pelaksanaannya itu tanggal 26 April - 30 Mei, kira-kira hampir satu bulan. Setiap dua minggu kita evaluasi. Jadi kalau sudah tahap pelaksanaan ada sanksi-sanksi. Tapi kita berharap tidak,” tuturnya.

Adapun gambaran penerapan PSBB, standar penerapannya sama seperti di kota-kota lainnya. Dengan berdasar pada PMK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Yang membedakan adalah teknis pelaksanaan dan moda pembatasannya.

Yang sedang dipikirkan Pemkot Tarakan adalah pengawasan di pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Hal itu untuk mengantisipasi potensi penularan transmisi lokal, mengingat sejumlah daerah di Kaltara sudah terindikasi transmisi lokal.

Pemkot Tarakan tidak akan menutup industri yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Begitu juga dengan pertokoan, pusat perbelanjaan dan pasar. Hanya saja, tetap diminta untuk melakukan physcal distancing dan upaya prefentif lainnya. Namun, Pemkot akan memberlakukan jam malam.

“Yang penting akan ada jam malam. Kalau selama ini warung, sekarang orangnya juga tidak boleh keluar, keluyuran,” tegasnya.

Sanksi juga akan disiapkan. Menurut Khairul, sanksi nantinya bisa menggunakan Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Kepolisian atau Perda tentang Ketertiban Umum.

Pemkot Tarakan sudah mengantisipasi dampak sosial dari penerapan PSBB. Dengan menyiapkan bantuan kepada masyarakat terdampak dan tidak mampu berupa bantuan kebutuhan pokok. Mereka nantinya akan mendapatkan kebutuhan pokok, seperti beras 15 kilogram per kepala keluarga.

Tentu saja harus didukung kesiapan anggaran. Terkait hal itu, Khairul hanya menekankan bahwa Pemkot Tarakan akan berupaya keras memenuhinya demi kepentingan orang banyak.

“Jadi kita akui banyak utang, tapi kalau sudah menyangkut masalah kepentingan orang banyak, tentu saya kira itu akan ada pertimbangan tersendiri. Kita berusaha keras, tentu akan kurangi mungkin belanja-belanja yang lain,” tuturnya.

Wacana PSBB juga tidak lepas upaya DPRD Tarakan yang mengusulkan ke Wali Kota Tarakan. “Kami selaku lembaga DPRD sebenarnya sangat senang dan sangat setuju dengan munculnya surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai PSBB Tarakan,” ujar Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus.

Yulius menepis anggapan kalau DPRD Tarakan tidak bekerja dalam penanganan Covid-19. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengklaim sudah bekerja sejak pandemi Covid-19 muncul di Tarakan, dengan menggelar pertemuan dan rapat. Munculah 10 poin hasil rapat DPRD Tarakan yang telah disampaikan ke Pemkot Tarakan.

“Dasar itulah pak Wali Kota bertindak melakukan yang menetapkan Kota Tarakan menjadi status siaga darurat corona,” ujarnya.

“Salah satu poin kami yang paling pertama, mendesak kepada Wali Kota Tarakan untuk mengajukan kepada Menteri Kesehatan untuk PSBB di Kota Tarakan,” sambungnya.

Keputusan lainnya, sambil menunggu proses pengajuan PSBB, Pemkot Tarakan melakukan penanganan terhadap lima hal. Mencakup meliburkan anak sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum, pebatasan kegiatan sosial budaya dan pembatasan moda transportasi pelabuhan laut.

Rekomendasi DPRD Tarakan itu kemudian ditindaklanjuti Pemkot Tarakan dengan bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk permohonan pembatasan moda transportasi angkutan laut dan udara. DPRD meminta Pemkot Tarakan memberikan sanksi tegas, sesuai aturan terhadap pelanggaran pembatasan tersebut. Poin terakhir meminta Pemkot Tarakan segera menyampaikan usulan refocusing anggaran kepada DPRD Tarakan.

DPRD Tarakan tidak berhenti setelah terkabulnya penerapan PSBB. Yulius mengaku akan mendesak secepatnya Wali Kota menyikapi SKM Kesehatan, dengan mengeluarkan surat keputusan termasuk mengatur teknisnya.

Akan tetapi, ada satu hal yang harus dipikirkan, bahwa secara keseluruhan tidak seharusnya diikuti semua pembatasan yang diatur dalam aturan PSBB. Yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di daerah, ia minta untuk tidak dibatasi. (mrs/uno)

Editor : izak-Indra Zakaria