TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama bagi masyarakat kurang mampu terdampak Covid-19 di 13 Kecamatan se Kabupaten Berau.
Sebanyak 15.466 kepala keluarga (KK) menjadi penerima BLT dengan masing-masing Rp 750.000. Total anggaran untuk bantuan tahap pertama ini, sebesar Rp 11.599.500.000. Sehingga saat ini Pemkab Berau kembali menyiapkan BLT tahap kedua.
Selain BLT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) Berau. Terdapat bantuan juga dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), khusus data warga kurang mampu di luar penerima PKH dan program Sembako.
Sebanyak 2185 KK akan menerima bantuan dengan nilai Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan.
Bupati Berau, Muharram menjelaskan, warga kurang mampu yang mendapat bantuan dari APBN tidak lagi menerima bantuan langsung tunai yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Selanjutnya kepada camat, lurah, kepala kampung serta para ketua RT, Muharram menegaskan, dalam rangka penyempurnaan pendataan yang dilakukan sebelumnya. Serta berdasarkan aspirasi masyarakat yang merasa belum mendapatkan haknya.
Karena itu, Muharram yang didampingi Sekkab M Gazali dan Kepala Dinas Sosial, Totoh Hermanto mengharapkan, agar penyempurnaan dilakukan sesuai dengan panduan yang diberikan.
Dalam pemberian bantuan ini juga diberikan beberapa kriteria. Di antaranya mereka yang menerima berdomisili di Berau minimal satu tahun berturut-turut. Setiap orang yang kehilangan atau kekurangan penghasilan akibat suatu kebijakan penanganan Covid-19. Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari.
“Jadi saya jelaskan yang berkurang penghasilannya tetapi masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan dianggap masih mapan tentu ini tidak mendapatkan,” jelasnya.
Selanjutnya, para pekerja informal, seperti sopir angkutan kota (angkot), nelayan skala kecil, tukang ojek konvensional maupun tukang ojek online, termasuk tukang jahit berskala kecil, tukang sepatu keliling, tukang pijat, juru mudi kapal wisata maupun pegawai cafe atau warung kuliner yang ditutup bahkan di PHK. Di mana menyebabkan penghasilan berkurang, bahkan menjadi pengangguran, itu juga mendapatkan bantuan.
Kriteria lainnya, adalah buruh harian lepas atau serabutan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Usaha mikro kecil, seperti penjual kantin sekolah, penjual makanan keliling, pedagang kaki lima (PKL).
Serta para usaha atau pekerjaan langsung yang terdampak dari kebijakan social distancing langsung. Misalnya penjual kantin sekolah, kantin kampus atau PKL di lingkungan sekolah, tempat rekreasi atau di tempat publik lainnya yang ditutup sementara.
“Itu juga kami masukkan dalam kriteria untuk menerima bantuan,” tegasnya.
Dari enam kriteria ini, Muharram berkeinginan dapat mencakup sector-sektor yang memang perlu mendapat bantuan.
Lanjut Muharram, usaha terdampak Covid-19 yang mendapat bantuan adalah usaha utama, bukan usaha sampingan. “Misalnya sudah memenuhi kriteria dan itu adalah utama. Bukan usaha sampingan, misalnya dia ASN punya usaha sampingan kantin sekolah, tentu bukan seperti ini yang dimaksud,” jelasnya.
Selanjutnya usaha yang terdampak Covid-19 penerima bantuan adalah usaha yang omzetnya diperoleh secara harian. Dalam satu kepala keluarga juga tidak ada anggota keluarga yang bekerja menerima gaji bulanan.
“Seperti PKL yang terdampak Covid-19, tapi istri atau suaminya menjadi pegawai perusahaan, PNS atau PTT, tentu yang seperti tidak layak dibantu,” ungkapnya.
Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria mendapat bantuan. Atau ketua RT yang merasa ada warganya perlu mendapat bantuan, namun belum terdata pada tahap pertama. Maka ketua RT maupun kepala kampung dan kelurahan wajib melakukan pendataan ulang dengan beberapa solusi pembebanan biaya.
“Saya berharap ketua RT melakukan pendataan ulang. Bagi kepala kampung, lurah dan kecamatan saya harap melakukan penyempurnaan kembali,” jelasnya.
Bagi masyarakat yang berdomisili di kelurahan, maka pembiayaan akan ditanggung oleh APBD Kabupaten Berau. Bagi yang baru akan terdata di tahap kedua, maka diberikan bantuan bulan April dan Mei.
Bagi masyarakat yang tinggal di kampung, solusi didanai melalui alokasi dana desa dengan dibuatkan surat keputusan (SK) tersendiri yang juga dibayarkan untuk bulan April dan Mei, bagi yang belum masuk dalam tahap pertama.
“Akan disampaikan surat secara resmi pada semua pihak untuk menjadi acuan dalam penyempurnakan bantuan dan tepat sasaran sesuai harapan kita semua,” tandasnya. (hms4/arp)
Editor : uki-Berau Post