TANJUNG REDEB – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor telah mengeluarkan surat keputusan (SK) panitia penyelengara pelaksanaan pekan olahraga provinsi (Porprov) yang akan dilakukan pada 2022 mendatang di Kabupaten Berau. Saat ini SK tersebut telah diterima oleh Pemkab Berau untuk diteruskan kepada seluruh panitia.
Penyerahan SK tersebut disampaikan langsung oleh KONI Berau kepada Bupati Berau, Muharram yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Pelaksanaan Porprov 2022. Dengan keluarnya SK tersebut, panitia pun akan mulai bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan mendukung pelaksanaan Porprov nanti.
Bupati Muharram mengatakan, dalam waktu dekat ini akan digelar pertemuan dengan seluruh pantia yang ada untuk membahas kesiapan dan persiapan apa saja yang akan dilakukan. “Kami akan rapat sekaligus mendata apa saja yang sudah siap dan belum. Sehingga bisa dibuat perencanaan dan target dalam mempersiapkan fasilitas pendukungnya,” jelasnya.
Untuk pendataan nantinya, Muharram menyampaikan, akan disesuaikan dengan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kemudian disesuaikan dengan kesiapan dari Berau, apakah telah terpenuhi atau tidak.
“Kalau bisa dipenuhi akan kami lakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara jika memang belum terpenuhi maka solusinya ada dua, apakah kita gelar di sini atau meminta bantuan ke daerah lain yang telah memiliki sarana tersebut,” katanya.
Kemudian fasilitas pendukung lainnya yang akan didata adalah kesiapan akomodasi sesuai dengan jumlah peserta dari masing-masing daerah. Hal ini juga bagian yang sangat penting untuk dilakukan secepatnya, sehingga bisa dilakukan pemetaan sejak awal.
“Sehingga bisa kami atur nantinya sesuai dengan kondisi hotel dan penginapan yang ada di Berau. Yang pasti kita harus mempersiapkan ini sejak awal, karena pelaksanaan sudah semakin dekat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo juga mendukung penuh gelaran Porprov 2022. Sehingga, ia meminta pihak-pihak yang ada di dalam PB Porprov untuk segera melakukan pertemuan guna membahas apa saja yang perlu dilakukan, beserta pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar lebih terkoordinasi.
“Sementara terkait sarana dan prasarana akan diupayakan pemkab mencarikan solusi, sekaligus juga berkoordinasi dengan pemprov dan DPRD Provinsi,” terang Agus. (hms5/arp)
Editor : uki-Berau Post