TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD menetapkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Palfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD, Senin (27/9).
Penetapan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dengan Ketua DPRD Madri Pani.
Bupati menyampaikan, dalam KUA PPAS tersebut ada lima kebijakan umum yang akan difokuskan. Di antaranya, penuntasan program dan kegiatan tahun 2021 yang dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2021, pergeseran anggaran antar-organisasi, penanganan dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca covid-19, penyelesaian penganggaran kontrak tahun jamak dan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Penyusunan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial, dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam penyusunan ini, Pemkab Berau berupaya untuk memaksimalkan program sesuai kebutuhan dan prioritas anggaran yang ada. "Saya menyadari tidak semua usulan dapat ditampung semuanya. Kemampuan keuangan kita masih terbatas. Sehingga diharapkan kondisi ini bisa dimaklumi bersama," jelas bupati. (hms/sam)
Editor : uki-Berau Post