Alokasikan Anggaran Penanganan Covid

uki-Berau Post • Dipublikasikan Selasa, 2 November 2021 | 17:48 WIB
RAPAT PARIPURNA: Bupati KTT Ibrahim Ali (tiga dari kiri) saat menyerahkan dokumen nota penjelasan tentang APBD Tahun 2022, Senin pagi (1/11).
RAPAT PARIPURNA: Bupati KTT Ibrahim Ali (tiga dari kiri) saat menyerahkan dokumen nota penjelasan tentang APBD Tahun 2022, Senin pagi (1/11).

TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memberikan nota penjelasan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, yang dibacakan Bupati KTT Ibrahim Ali.

Nota penjelasan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna XVIII masa sidang II 2021, di Kantor DPRD KTT, Senin (1/11) pagi. Ibrahim menyampaikan, nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2022, merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, yang ditetapkan dengan perda. Lalu disusun berdasarkan pedoman penyusunan APBD. Mulai dari pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah, bagi pemerintah daerah dalam penyusunan pembahasan dan penetapan APBD.

“Penyusunan APBD 2022, berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Berupa target dan kinerja program dan kegiatan, yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah,” terang Ibrahim.

Penyusunan rancangan KUA-PPAS dan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Hal ini dengan mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang cukup, untuk mendukung penanganan Covid 19 dan dampaknya. Meliputi dukungan program pemulihan ekonomi daerah. Terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta ekonomi.

“Tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik,” ungkap Ibrahim.

Alokasi anggaran di tahun 2022 sudah terakomodir dalam kegiatan dan sub kegiatan, pada rincian kegiatan masing-masing perangkat daerah. Selain itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2022 dalam RPJMD KTT 2021-2026 dengan tema pembangunan adalah percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat, menuju pembangunan yang berkualitas.

Mengingat tahun 2022, merupakan  masa transisi pemulihan Covid-19. Sehingga, fokus pembangunan lebih kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi. “Ini menjadi perhatian yang sangat penting agar ekonomi tidak terpuruk,” tuturnya. (*/mts/uno)

Editor : uki-Berau Post
PEMKAB KTT