TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah menyampaikan, bencana dapat terjadi kapan dan di mana saja. Karena itu, perlu adanya kesiapan untuk menghadapi bencana tersebut.
Hal ini menjadi tantangan bagi semua lini, untuk bersama-sama merancangkan perencanaan dalam upaya penanganan bencana. “Penanggulangan bencana ini memerlukan tindakan yang tepat dan segala hal harus dikondisikan dengan baik. Karena dalam penanganan bencana, kita juga berurusan dengan nyawa manusia,” terang Suriansyah dalam rapat koordinasi di ruang serbaguna Tebengan Kantor Bupati Malinau, Rabu pekan lalu (27/10).
Menurut Sekprov, salah satu faktor yang harus diperhatikan menyangkut koordinasi lintas sektor. Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
Sesuai dengan fungsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, telah menempatkan bencana sebagai sub urusan wajib daerah. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 11 tahun 2018. Serta arah kebijakan pembangunan nasional lima tahun ke depan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
“Arah kebijakan ini menekankan, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi, untuk masalah-masalah pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim,” bebernya.
Suriansyah mengingatkan, penanggulangan bencana ini memerlukan dukungan semua pihak. Upaya peningkatan penguatan penanggulangan bencana di Kaltara, dapat dilakukan melalui beberapa peningkatan. Diantaranya melalui pendekatan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, peningkatan pengetahuan kebencanaan, serta peningkatan kerja sama kemitraan antar pihak terkait. Baik di daerah, nasional, maupun internasional.
“Kita semua dapat berkomitmen, untuk memaksimalkan peran dalam menghadapi bencana di Kaltara,” harapnya.
Berdasarkan laporan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kaltara Jhonfran Labo, sepanjang tahun 2020 lalu bencana alam yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara mencakup 19 kejadian banjir, 146 tanah longsor, 1 gempa bumi, dan 35 kebakaran hutan.
Sementara itu, laporan terakhir pada bulan Oktober ini tercatat 59 kasus kejadian bencana. “Berdasarkan data ini, tentu mendorong kita untuk berupaya agar selalu mampu dan siap siaga dalam menghadapi bencana,” ujarnya.
Keterlibatan seluruh pihak beserta elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat penanggulangan bencana, yang terjadi khususnya di Kaltara. Pemerintah Kaltara telah membentuk Tim Penanggulangan Bencana, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi dan unsur media.
“Tim ini dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien. Sehingga upaya pemerintah dalam hal mengurangi dampak risiko bencana dapat terwujud,” harapnya. (dkisp-kaltara)
Editor : uki-Berau Post