TANJUNG SELOR – Rapat koordinasi dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, belum lama ini.
SPBE dipergunakan sebagai alat penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pemprov Kaltara, yang sudah menggunakan sistem informasi. Bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.
“SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ungkap Kepala DKISP Kaltara H Iskandar.
Hasil evaluasi mandiri, maturitas penerapan SPBE di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2021mendapat nilai 2,86 dengan predikat baik. Hal ini semakin menambah prestasi yang diraih oleh Kaltara sebagai provinsi di Indonesia.
“Predikat itu tidak lepas dari dukungan rekan-rekan pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Baik di DKISP maupun masing-masing perangkat daerah,” tuturnya.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) Deddy Harryady menambahkan, proses pelayanan publik di Pemprov Kaltara hampir seluruhnya telah menggunakan sistem informasi dan telah terintegrasi dengan server utama. Sehingga, tahapan penerapan SPBE oleh pemprov dinyatakan sudah mendekati Smart Government.
“Karena memang pelayanan kita sudah terintegrasi ke server atas (utama). Sehingga tinggal kita tingkatkan lagi kinerja dan pengelolaan manajemen teknologi informasi dan komunikasinya,” jelasnya.
Pelaksanaan SPBE ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan tujuan, agar seluruh pelayanan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara dapat meningkat. (gg/dkisp-kaltara)
Editor : uki-Berau Post