Atasi Masalah TPPO, Bentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan

uki-Berau Post • Dipublikasikan Kamis, 11 November 2021 | 20:49 WIB
CEGAH TPPO: Sekprov Kaltara Suriansyah (tiga dari kiri) menghadiri kegiatan yang digagas DP3AP2KB Kaltara, Selasa lalu (9/11).
CEGAH TPPO: Sekprov Kaltara Suriansyah (tiga dari kiri) menghadiri kegiatan yang digagas DP3AP2KB Kaltara, Selasa lalu (9/11).

TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara menggelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana prasarana layanan bagi perempuan, korban kekerasan kewenangan provinsi, Selasa lalu (9/11).

Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, kegiatan bertujuan untuk mengatasi tindak perdagangan manusia (human trafficking) yang masih kerap terjadi di Indonesia. Bukan tidak mungkin juga terjadi di Kaltara.

Suriansyah menjelaskan, perdagangan manusia tidak memandang gender ataupun usia yang bisa menjadi korban. Aktivitas tersebut tidak dapat dibiarkan, perlu adanya penanganan khusus.

“Tujuannya tentu bermacam-macam seperti eksploitasi tenaga kerja, seksual dan eksploitasi sebagai pelaku kriminal,” ujarnya.

Hal yang disampaikan Sekprov tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kaltara mempunyai perbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia. Seperti Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah,” jelasnya.

“Situasi ini dapat memudahkan warga setempat untuk melintasi perbatasan, dan rentan menjadi korban TPPO,” tambah Sekprov. 

Letak geografis Kabupaten Nunukan, dikenal sebagai daerah transit bagi pekerja migran. Baik yang melintasi melalui jalur resmi maupun ilegal. Inilah yang rawan mengakibatkan terjadinya TPPO.

“Dengan ini pemerintah berusaha mengatasi masalah itu, salah satunya membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO,” tutur Sekprov. Adanya gugus tugas ini, masing –masing lembaga memiliki pemahaman tentang peran mereka, dalam menangani TPPO. Sehingga dapat berkontribusi untuk merancang dan menerapkan program anti TPPO. (eza/dkisp-kaltara)

Editor : uki-Berau Post
pemprov kaltara