TANJUNG SELOR–Sekretaris BKD Kaltara Arminsyah mengatakan, penghapusan honorer menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Sebab, akan menambah pengangguran di Indonesia. Khususnya di Kaltara. Pihaknya masih merumuskan solusi terbaik untuk para honorer di Pemprov Kaltara. Tercatat 3.200 orang menjadi tenaga honorer di Pemprov Kaltara. Perlu formula yang tepat untuk mengakomodasi honorer di Pemprov Kaltara. "Kami melihat tanggungan keluarga yang dimiliki, lalu apakah dia masih usia produktif, apakah punya alternatif pekerja lain. Itu yang menjadi pertimbangan untuk menemukan formulanya," bebernya, Minggu (30/1).
Sejauh ini, tugas dan tanggung jawab Pemprov Kaltara dalam melaksanakan pelayanan serta birokrasi terbantu dengan adanya honorer. Bahkan bisa dikatakan honorer yang ada sangat dibutuhkan. Jika kebijakan penghapusan honorer resmi diterapkan, solusi terdekat adalah honorer tersebut dapat tetap ditampung, melalui seleksi masuk jalur penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Tentu kami harapkan solusinya bisa melalui PPPK. Kalau bukan itu, tentu mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang baru. Maka dari itu, kami harap kebijakan dari pusat," jelasnya.
Dia juga meminta tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltara yang memiliki tenaga honorer, melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap jumlah honorer yang ada. Pihaknya berharap tiap OPD juga melakukan evaluasi terhadap beban kerja yang diemban tiap instansi, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. "Kami melakukan untuk memberikan gambaran pasti mengenai jumlah kebutuhan dan kemampuan dalam merekrut pegawai baru," kuncinya. (kpg/fai/dra/k16)
Editor : uki-Berau Post