TANJUNG REDEB – Sampai saat ini Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau masih kekurangan tenaga pendidik. Terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan atau di daerah kampung terpencil. Hal itupun diakui Bupati Berau Sri Juniarsih.
“Ini menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga perlu kita pertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Supaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah yang terpencil khususnya,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Sri Juniarsih juga mengaku, Berau tidak hanya kekurangan tenaga pendidik, melainkan fasilitas pendukung bagi tenaga pendidik di daerah terpencil seperti rumah tinggal juga masih kurang terpenuhi.
“Kita juga akan mengupayakan pemenuhan fasilitas pendukung bagi para tenaga pendidik di daerah terpencil,” tuturnya.
Sebagai kepala daerah, dirinya berkomitmen akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan anggaran yang tersedia.
“Kita masih terus komitmen agar pendidikan di Kabupaten Berau bisa meningkat. Salah satunya dengan memberikan fasilitas yang baik kepada para tenaga honorer,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Yudi Artangali menyebut penghapusan tenaga honorer jika diterapkan, diyakini akan berdampak besar bagi sektor pendidikan di Berau.
Karena jumlah tenaga pendidik di Bumi Batiwakkal disebutnya berkisar 2.000 orang lebih. Sehingga ia berharap pemerintah bisa lebih jernih melihat fakta lapangan.
“Kami salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki banyak tenaga honorer,” ujarnya.
Keberadaan tenaga pendidik honorer itu menurut Yudi masih sangat dibutuhkan, bahkan dapat dikatakan penting. Mengingat kebutuhan tenaga pendidik yang dinilai masih kurang, termasuk tenaga penunjang di sekolah-sekolah dengan status honorer.
“(Pemerintah) Pusat itu buat aturan dengan harapan tertentu, namun harapan kami juga di daerah-daerah tentu dengan melihat kenyataan di lapangan, bahwa tenaga-tenaga ini teramat sangat dibutuhkan, karena kita kekurangan banyak,” ungkapnya.
Dengan peraturan yang akan diberlakukan efektif November nanti 2023 nanti, pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan harus menanggung dampak dari kebijakan tersebut.
Karena itu juga, saat ini pihaknya mulai menyusun sejumlah skenario, yang pastinya sama dengan daerah lain di Indonesia, yang berupaya mempertahankan tenaga pendidik status honorer ini.
“Karena fakta lapangan kita masih butuh,” lanjutnya.
Adapun skenario yang dimaksud, seluruh tenaga honorer atau PTT pendidik bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Di awal tahun sudah ada seleksi dengan formasi formasi 700 orang jadi P3K, semoga terwujud, kemudian pengangkatan 2023 ada seleksi lagi dan mudah-mudah bisa teratasi,” jelasnya.
Untuk sebaran tenaga PTT dan honorer disebutnya cukup merata di 13 kecamatan di Berau. Itu menunjukan tingginya angka kebutuhan tenaga pendidik. Apalagi, kuota yang diberikan kepada daerah menurutnya masih belum memadai untuk menutupi kebutuhan tenaga pendidik di Berau setiap tahunnya. (aky/arp)
Editor : uki-Berau Post