TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto memaparkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan target program perangkat daerah tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (13/3).
Dalam paparannya, Arianto mengatakan bahwa realisasi capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen dengan indikator sasaran seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dan status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar.
“Realisasi capaian tahun 2023 dengan indikator dan tujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa hingga status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar sesuai target 100 persen, begitu juga dengan target sasaran program tahun 2024,” kata Arianto.
Kendati demikian, menurut Arianto, ada juga program yang belum 100 persen. Seperti program penataan desa dengan persentase desa yang memiliki tata ruang desa, program administrasi pemerintahan desa tertib administrasi pemerintahan dengan kategori baik. Kemudian, pertumbuhan pendapatan BUMDesa.
Adapun program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dengan persentase posyandu aktif, dengan total realisasi anggaran Rp 77,5 miliar.
“Program tahun 2024 DPMD menargetkan nilai AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) 82 meningkat dibanding dengan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai 80. Begitu juga dengan programnya dapat mencapai 100 persen dengan alokasi anggaran Rp 134,79 miliar,” ujarnya.
Dijelaskan Arianto, terkait permasalahan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 seperti akses desa yang terisolasi antardesa, masih kurangnya listrik penerangan di beberapa desa, akses sarana pendidikan masih kurang. SDM tenaga kesehatan yang masih terbatas, akses informasi masih kurang di beberapa desa, akses layanan air bersih di beberapa desa dan mitigasi bencana yang ditargetkan tahun 2025 mencapai 66,7 persen.
Guna mencapai target tersebut, perlu dukungan dan keterlibatan OPD lain, seperti pengadaan tenaga dokter dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas jalan desa, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, pembangunan pasar permanen dan koperasi, transportasi, taman baca, pelaksanaan kegiatan PKBM/Kejar paket A, B, C dan pembangunan PAUD.
“Juga perlu penyediaan tempat sampah, lapangan olahraga, hingga peningkatan jaringan internet desa,” jelas Arianto. (adv/kri/k16)
Editor : Indra Zakaria