Prokal.co, BALIKPAPAN - Sejumlah aset Pemkot Balikpapan tercatat berstatus penggunaan build operate and tranfer (BOT) dengan pihak ketiga. Namun DPRD Balikpapan menyayangkan terkesan ada pembiaran karena status BOT tidak terpantau.
Itu disampaikan Komisi II saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kamis (4/4). Anggota Komisi II Taufik Qul Rahman mengatakan, persoalan aset ini penting karena berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Minyak.
Dia menuturkan, ada berbagai persoalan terkait aset. Misalnya beberapa aset diakui oleh pemerintah kota, namun tidak memiliki kelengkapan legalitas. Termasuk aset Pemkot Balikpapan yang sudah habis perjanjian BOT.
"Namun mereka tidak melaporkan. Seharusnya mereka sewa karena BOT habis," sebutnya. Dia melihat banyak yang tidak sewa dan dibiarkan berada begitu saja. Taufik meminta harus ada tindak lanjut karena potensi kehilangan PAD.
Mulai dari ruko maupun tanah. Dia berpendapat pengelolaan aset harus segera diselesaikan. Apalagi Balikpapan sudah menuju beranda ibukota negara.
"Serapan aset harus punya target. Jangan terjadi pembiaran seperti beberapa aset-aset kota yang seharusnya menjadi PAD," tuturnya. Seperti aset status BOT sudah berakhir, namun pemerintah tidak ke lapangan untuk memastikan.
Harapannya pemkot memberitahu pemakai aset bahwa kerja sama BOT sudah berakhir dan harus buat perjanjian baru. Apalagu status BOT beragam sekitar 5-15 tahun. Contoh Plaza Kebun Sayur dengan masa BOT berakhir 2037.
"Ruko-ruko di depannya juga sudah lama habis. Rapak Plaza juga sudah lama selesai," sebutnya. Dia menegaskan, Komisi II selaku mitra dan fungsi pengawasan meminta BKAD bersama sidak ke lapangan. Tentu dengan data dan kajian pendukung. (din)
Editor : Wawan