Prokal.co - BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan, Kamis (4/4). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat gabubangan DPRD Balikpapan.
Ketua Komisi II Suwanto mengatakan, pihaknya mempertanyakan status legalitas aset milik Pemkot Balikpapan. Hasil RDP ditemukan masih banyak yang tidak memiliki sertifikat. Sejauh ini, progres pengamanan aset sekitar 50 persen.
“Jadi kami minta kapan BKAD bisa presentasi soal aset-aset pemkot seluruhnya. Kemudian perlu berapa tahun renja untuk pengamanan aset selesai,” ungkapnya. Dia menambahkan, kurang lebih aset yang dimiliki Pemkot Balikpapan Rp 10 triliun.
Namun pihaknya belum memastikan aset dalam bentuk apa saja untuk nominal tersebut. Maka Komisi II meminta ada laporan data secara tertulis. Pihaknya menunggu proses pencatatan laporan rampung.
Sementara itu, Kepala BKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghadiri RDP dan melaporkan sejumlah data. Mulai dari serapan anggaran 2023, program BKAD pada tahun ini, serta rencana pada 2025 mendatang.
“Serapan 2023 secara fisik mencapai 93 pesen. Kemudian untuk program 2024, saat ini realisasi baru 19 persen karena baru triwulan pertama,” ujarnya. Sedangkan untuk 2025, BKAD mengusulkan sekitar Rp 108 miliar melalui renja.
“Tapi nanti terserah TAPD lagi berapa yang disetujui,” ucapnya. Terkait pertanyaan pengamanan aset, Agus bercerita saat ini banyak aset yang masih dalam proses pengamanan aset.
Misal pengembalian patok batas, proses tukar aset dengan pemerintah provinsi, dan sertifikasi aset. “Aset yang tercatat kurang lebih hampir Rp 8 triliun. Aset ada tanah maupun bangunan,” ucapnya. Itu belum termasuk aset bergerak. (din)
Editor : Wawan