Prokal.co, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2024 berlangsung Rabu (24/4). Ini merupakan paripurna perdana usai momen libur Idulfitri. Bahkan rapat paripurna terdiri dari tiga agenda sekaligus.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono memimpin rapat tersebut. Sementara Pemkot Balikpapan diwakili oleh Setdakot Balikpapan Muhaimin. Serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala OPD.
Budiono menuturkan, rapat paripurna ini menjadi rapat yang memiliki durasi paling lama dari sebelumnya. Bahkan sejak dimulai pukul 08.30 Wita dan baru berakhir pada pukul 12.00 Wita. Mengingat agenda rapat paripurna yang begitu padat.
“Ini merupakan paripurna terlama yang saya nilai karena ada banyak agenda sekaligus,” katanya. Pertama, pihaknya menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban wali kota atas rancangan peraturan daerah (raperda).
Di antaranya raperda kawasan sehat tanpa rokok (KSTR), raperda penyelenggaraan kota layak anak (KLA), raperda penyelenggaraan bantuan hukum. Serta raperda pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.
Serta dirangkai dengan penandatanganan berita acara pembicaraan tingkat I atas keempat raperda tersebut. “Jadi kami sudah tandatangani raperda ini dan selanjutnya disampaikan ke gubernur untuk mendapat evaluasi,” sebutnya.
Kemudian agenda kedua pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. “Penempatan SDM harus berdasarkan kebutuhan, profesionalisme, bukan like or dislike dan berbau KKN,” tegasnya.
Menurutnya masalah perangkat daerah akan memiliki tantangan lebih besar di masa mendatang. Maka dari itu, penting untuk menyusun pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui raperda.
Serta agenda paripurna yang terakhir adalah penyampaian rekomendasi DPRD Balikpapan melalui fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2023.
Budiono menilai hal yang menarik dari catatan yang telah disampaikan beberapa fraksi. Misalnya mempertanyakan seharusnya dibuat panitia khusus (pansus) untuk memantau LKPJ tersebut. Sehingga tidak hanya sekadar penyampaian rekomendasi.
“Ada banyak dinas atau bidang yang disoroti termasuk Dinas Pekerjaan Umum karena wali kota melaksanakan visi misi selama 2023 seyogya melampirkan dokumen LKPJ,” ucapnya. Sehingga tertuang jelas apa saja capaian target dari penggunaan APBD 2023.
Namun soal pembentukan pansus, pihaknya masih akan mengembalikan pada keputusan fraksi-fraksi. “Kalau sebelumnya memang tahun-tahun lalu ada pembentukan pansus, tapi hanya baru tahun ini berbentuk rekomendasi,” tutupnya. (din)
Editor : Wawan