Prokal.co - BALIKPAPAN – Satpol PP bersama TNI/Polri melakukan penertiban BBM eceran dan pom mini. Sebagai tahap awal, penertiban dilakukan pada pelaku usaha yang berjualan di area terlarang yakni kawasan tertib lalu lintas dan padat penduduk.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, penertiban harus dilakukan sebagai upaya mencegah peristiwa yang bisa terjadi dari penjualan BBM eceran.
Terutama ancaman musibah kebakaran. Dia menambahkan, potensi kebakaran dari pom mini bisa dicegah jika pelaku usaha memenuhi persyaratan. Seperti uji tera dan kelayakan.
“Mesin BBM eceran sesuai takaran dan sudah benar-benar aman layak digunakan. Kalau sekarang belum ada uji tera dari dinas terkait,” imbuhnya. Selain soal uji tera, penting juga mengatur keberadaan lokasi pom mini.
Misalnya bukan di kawasan padat penduduk yang dekat dengan masyarakat. Dia meyakini, selama pelaku usaha pom mini mampu memenuhi persyaratan dalam surat edaran tidak ada masalah.
Sehingga mereka bisa berusaha dengan aman dan lancar. Selama mematuhi aturan keamanan, perizinan, dan sebagainya. Taufik berharap, kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh penjual BBM eceran maupun pom mini.
Apalagi mereka termasuk pelaku UMKM turut menjaga perputaran ekonomi di Kota Beriman. “Kami tidak bisa langsung menghakimi. Sebenarnya lebih pada antisipasi penjual bensin botolan. Pelaku usaha harus menjamin sisi keamanan sebelum beroperasi,” ucapnya.
Komisi II beberapa waktu lalu telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang rencana penertiban tersebut. Kegiatan ini turut hadir Satpol PP hingga Asosiasi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kalimantan.
Hasil RDP, pelaku usaha pom mini yang dapat beroperasi jika telah memiliki izin dan lolos uji tera. “Dinas Perdagangan akan turun ke lapangan untuk melakukan uji tera kepada mesin-mesin pom mini,” pungkasnya. (din)
Editor : Wawan