TANJUNG REDEB – Penyerapan Dana Bagi Hasil sumber daya alam dan Dana Reboisasi (DBH-DR) yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau pada anggaran 2023 lalu mencapai 95 persen. Hal itu mendapat apresiasi dari Bupati Berau Sri Juniarsih.
Secara pribadi, dirinya memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Disbudpar Berau dalam menyerap dana transfer dari pusat tersebut. Adapun dana yang dikelola Disbudpar sebesar Rp 14,8 miliar.
Telah direalisasikan pada pembangunan tujuh destinasi wisata di Kabupaten Berau. Dengan pengerjaan 30 sarana dan prasarana wisata.
“Tentunya itu menjadi langkah yang baik untuk pembangunan di Berau, khususnya dalam pengembangan destinasi wisata,” terangnya.
“Alhamdulillah, tren ini positif. Karena memang selaras dengan fokus pemerintah daerah,” sambungnya.
Dia menyebut, pada 20 tahun yang akan datang, pemerintah daerah sudah menyusun langkah strategis dalam fokus pembangunan industri pariwisata di Berau.
Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Pada masa itu Berau tak lagi menggantungkan pendapatan daerah pada industri ekstraktif namun mengedepankan kesejahteraan lewat industri pariwisata.
“Maka itu kami sangat apresiasi kinerja dari Disbudpar,” kata dia.
Dirinya mendorong agar Disbudpar Berau lebih aktif lagi dalam memastikan setiap program pembangunan dalam setiap pengalokasian anggaran daerah. Juga menjadi komitmen pihaknya untuk direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir menuturkan, pihaknya akan kembali fokus dalam memanfaatkan setiap keran anggaran ke instansi yang dia pimpin. Ke depan, dia berkomitmen untuk memperbaiki sarana dan prasarana di destinasi wisata unggulan yang ada di Berau.
“Kalau sumber anggarannya pusat, peruntukannya untuk destinasi yang masih bersentuhan dengan alam atau ekowisata,” tandasnya. (*/aja/adv/far) TANJUNG REDEB - Penetapan formasi usulan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk Kabupaten Berau belum selesai. Penetapan yang diketahui seharusnya rampung sebelum Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah, justru diperpanjang sebanyak dua kali.
Hal itu disampaikan Analisis Kepegawaian Muda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Indriyati.
Dikatakan, penetapan sebelumnya seharusnya selesai sebelum 10 April 2024, namun belum ditetetapkan dikarenakan beberapa daerah belum melakukan pengusulan formasi untuk seleksi CASN 2024.
“Ternyata beberapa daerah belum mengusulkan, sehingga hal ini juga kerap dipertanyakan masyarakat,” ujarnya.
Perpanjangan dikatakan Indri telah terjadi sebanyak dua kali. Sebelumnya sudah diperpanjang hingga 20 April 2024, namun sebagian wilayah belum juga mengusulkan. Sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan perpanjangan kembali.
“Perpanjangan kedua kali ini hingga akhir April 2024, semoga ini perpanjangan terakhir,” paparnya.
Jika batas akhir tidak diperpanjang, maka kemungkinan besar penetapan persetujuan usulan formasi sudah bisa diketahui pada Mei 2024. Sehingga, selepas itu, BKPSDM Berau hanya perlu menunggu jadwal seleksi bersama yang akan diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara nasional.
“Setelah kita terima penetapan formasi, kita menunggu arahan lagi, setelah ditetapkan formasi, BKN selaku Panselnas, kita mengikuti penjadwalan itu,” ungkapnya.
Diketahui, beberapa instansi di Pemerintah Kabupaten Berau mengalami defisit pegawai. Misalnya di Dinas Pendidikan Berau yang akan kehilangan 160 tenaga pendidik di Berau. Hal itu disebabkan beberapa mengalami pensiun dan ada yanh meninggal dunia.
Tak hanya tenaga pengajar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau juga saat ini sendiri memiliki komposisi tim yang tidak ideal. Hal itu memaksa mereka untuk bekerja semaksimal mungkin dengan kondisi pegawai yang terbatas.
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Berau, Novian Hidayat, menerangkan, pihaknya kerap meminta alokasi tambahan petugas, namun regulasi menghalangi hal tersebut. Sebab untuk mengajukan tenaga honorer saat ini sudah tidak bisa dilakukan, sedangkan meminta alokasi dari penerimaan ASN juga tidak mudah.
“Sering minta ajukan PTT atau PNS, maksudnya membagi pegawai dari instansi lain, untuk pindah, pegawainya mau tetapi kepala instansinya enggan melepasnya,” ujarnya.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, juga menuturkan hal serupa. Bahwa dalam melakukan mutasi pegawai kerap terhalang oleh keterbatasan pegawai di Berau yang lunya peran vital di instansinya masing-masing.
“Sebenernya memang dari kebutuhan pegawai di Berau kurang. Kebutuhan pegawai besar, terkadang regulasi membatasi kita, mengangkat PTT tidak boleh, mengangkat pns juga dibatasi,” terangnya.
Sehingga, ke depan menurutnya memang perlu langkah-langkah strategis dan tepat untuk menangani permasalahan ini. Di samping sumber daya manusia (SDM), dirinya mengakui mobilitas Damkar terbatas pada sarana dan prasarana.
“Nanti paling tidak dipikirkan langkah strategis, karena ini persoalan yang besar,” jelasnya. (sen/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami