Prokal.co - BALIKPAPAN – Polemik antara angkutan online dan angkutan kota di Kota Minyak hingga kini belum berakhir. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) menerbitkan surat edaran sebagai upaya mengatasi ketegangan kedua pihak.
Surat edaran berisi larangan pengambilan penumpang angkutan online di titik-titik tertentu. Anggota DPRD Balikpapan menilai hal yang utama adalah membatasi jumlah kendaraan online dibanding membatasi titik pengambilan penumpang.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III Kamaruddin Ibrahim. Menurutnya langkah Dishub melakukan pembatasan wilayah kerja bagi kendaraan online kurang efektif dan efisien.
“Kurang tepat diberlakukan itu, apalagi kendaraan online sangat dibutuhkan dan diperlukan masyarakat sekarang,” katanya. Dia berpendapat, seharusnya langkah yang diambil fokus pada pembatasan jumlah kendaraan online yang beredar.
“Solusinya mobil online harus dibatasi, bukan dilepas seperti sekarang bebas,” sebut pria yang akrab disapa Haji Aco tersebut. Dia menambahkan, beberapa aplikator sudah kooperatif menjalankan usaha di Kota Beriman.
Terlihat mereka bisa mematuhi aturan pemerintah daerah, termasuk mau melaporkan jumlah mitra driver. Dia mengakui, salah satu aplikator berwarna kuning selama ini tidak bisa diatur dan jumlah anggota tidak terbatas.
Bahkan mereka menggunakan sarana promosi iklan di kendaraan berbentuk stiker. “Seharusnya bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD), tapi sekarang belum ada masuk sebagai PAD. Jadi ini terlalu lepas tidak terpantau,” bebernya.
Sementara dua aplikator berwarna hijau, menurutnya sudah lebih baik karena ada batasan usia tahun kendaraaan dan jumlah mitra. Dia menegaskan, solusi mengatasi masalah kendaraan online juga harus dipantau.
Dia mengapresiasi, upaya Pemkot Balikpapan berusaha menjembatani kedua pihak. Apalagi semua sebenarnya saling membutuhkan saja antara sopir angkutan online, angkutan kota, dan warga.
Maka perlu evaluasi terkait keberadaan transportasi online. “Tetap harus dibatasi agar Balikpapan tidak menjadi kota dengan seribu mobil online. Seperti Bogor kota seribu angkot,” tuturnya.
Pihaknya menyambut positif dan masih menunggu realisasi rencana angkot yang berubah menjadi feeder. Apalagi ini bergantung bantuan bus dari Kementerian Perhubungan. Nantinya bus menjadi sarana angkutan umum massal (SAUM).
Operasional SAUM melayani masyarakat di jalan protokol. Sementara masyarakat tetap butuh angkutan kota yang menghubungkan ke jalan lingkungan. Saat itu angkot bisa berperan dan aktif lagi sebagai feeder. (din)
Editor : Wawan