Prokal.co, Konsep “Serambi Nusantara" yang telah menjadi bagian penting dari identitas lokal di Penajam Paser Utara (PPU) dipertanyakan oleh Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Sariman.
Dirinya mengungkapkan keinginannya untuk menjelaskan makna dan konsep yang lebih jelas terkait istilah yang digunakan secara luas di daerah ini.
“Jadi konsep Serambi Nusantara itu kalau bisa dibuat peraturan, minimal Perbup lah supaya punya dasar hukum. Sama seperti salam kita 'Ise Kabar Taka' itu sampai hari ini saya belum lihat aturannya di mana. Harusnya kalau itu dianggap penting, yah ada Perbupnya dong karena itu kearifan lokal, dibuat Perbup apa susahnya,” ungkap Sariman, menyoroti perlunya kejelasan hukum terkait identitas dan tradisi lokal.
Dirinya juga menyatakan keinginannya untuk memahami lebih dalam makna dari konsep Serambi Nusantara. Serta bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dengan tata ruang yang ada di wilayah PPU. Dia menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep ini agar dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan daerah.
Ia menekankan upaya untuk merumuskan peraturan yang mengatur konsep Serambi Nusantara dapat memberikan kejelasan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola serta mempromosikan identitas lokal tersebut. Sariman juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan ahli budaya, untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat PPU secara menyeluruh.
“Jadi nanti Serambi Nusantara itu juga kita ingin lihat konsepnya seperti apa. Kalau memang bisa maknanya disesuaikan dengan tata ruang kita,” tambahnya, menggarisbawahi perlunya konsistensi antara konsep lokal dengan perkembangan infrastruktur dan tata ruang di PPU.
Perdebatan mengenai makna dan konsep Serambi Nusantara mencerminkan upaya anggota DPRD PPU untuk memberikan klarifikasi dan arahan yang jelas terkait dengan identitas lokal dan tradisi yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.
“Diharapkan dialog terbuka seperti ini dapat membantu mengarahkan pembahasan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” pungkasnya. (kim/adv/1pro/mey)
Editor : Wawan