Prokal.co, SANGATTA - DPRD melalui Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan pandangan umum, terkait dua buah rencana pemerintah daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta rencana peraturan daerah tentang ketertiban umum, dalam Rapat Paripurna ke-23 pada Selasa (14/5).
Pertama, Leni Anggriani mewakilkan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya menyampaikan pandangan umum fraksi Amanat Keadilan Berkarya dalam raperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
"Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada pemukiman penduduk terutama pada musim kemarau, begitu juga dengan lahan kosong. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan kelalaian dalam penggunaan api dan ada juga karena kesengajaan. Dekatnya jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain terutama pada wilayah pemukiman padat penduduk menjadikan bencana kebakaran berpotensi meluas. Begitu pula kebakaran yang terjadi di lahan kosong yang menimbulkan banyak masalah," ungkap dia.
Tidak hanya itu, lanjut ia, petugas Damkar juga kerap mengalami kesulitan dalam mengatasi kebakaran yang terjadi di tempat yang jauh, di tempat yang kondisi jalannya sempit dan sulit dijangkau, ketersediaan alat dan juga personel.
Untuk itu, ia menyapaikan bahwa pentingnya Kutim memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai bahaya kebakaran dan pencegahannya.
"Hal ini menjadikan penting bagi Kabupaten Kutai Timur untuk memiliki peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai bahaya kebakaran, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya juga Tindakan penyelamatannya," imbuhnya.
Oleh sebab itu, lanjut ia, maka Fraksi AKB memandang jika Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang diusulkan oleh Pemerintah sangat perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus untuk melakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam.
"Sehingga dapat menghasilkan peraturan sebagaimana harapan kita bersama" ungkap dia.
Dalam kesempatan yang sama ia pun melanjutkan penyampainnya terkait pandangan umum dari fraksi Amanat Keadilan Berkarya tentang raperda ketertiban umum.
Menurut AKB, upaya mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara, yang secara tidak langsung diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
"Ketertiban umum sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia sehingga patut untuk selalu dijaga dan diatur dengan sebaik-baiknya," beber dia.
Ia menyampaikan bahwa raperda ketertiban umum yang diusulkan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan hal yang penting dalam upaya memelihara ketertiban umum dari berbagai macam perilaku negatif yang dapat terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat.
"Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang
ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga raperda tentang ketertiban umum yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah hal yang penting dalam upaya memelihara ketertiban dari berbagai ancaman perilaku negatif yang dapat saja terjadi dan berkembang di masyarakat" ungkap dia.
Dalam akhir penyampainnya, Leni Anggriani menyampaikan bahwa raperda tentang ketertiban umum dapat dilanjutkan pembahasannya melalui panitia khusus.
"Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang raperda tentang ketertiban umum dapat dilanjutkan pembahasannya melalui panitia khusus yang dibentuk untuk kepentingan tersebut," tegasnya. (Adv/la11)
Editor : Wawan