Fraksi Nasdem Apresiasi Dua Raperda dari Pemkab

Lela Ratu Simi • Dipublikasikan Rabu, 15 Mei 2024 | 18:57 WIB
Photo
Photo

Prokal.co, SANGATTA - Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum terkait dua buah rencana pemerintah daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta rencana peraturan daerah tentang keteriban umum, dalam Rapat Paripurna ke-23 pada Selasa (14/5).

Pandangan umum tersebut disampaikan Ubaldus Badu. Dalam penyampaianya, Fraksi Nasdsem meminta pembuatan dua Raperda itu harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Raperda inj harus didasari pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Karena itu merupakan perwujudan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah.

"Oleh karenanya diperlukan adanya kepastian hukum pada masyarakat atas pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan guna diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat" ungkap dia.

Ia juga menuturkan, untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan, dalam hal ini perihal ketertiban umum.

"Oleh karenanya kami Fraksi Partai Nasdem cukup mengapresiasi dengan adanya rancangan peraturan daerah terkait Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum," tambahnya.

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas maka Fraksi Partai memberikan pandangan umum kami terkait pidato Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

"Fraksi Partai Nasdem dalam hal ini menilai bahwa perlu diperhatikan terkait kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, sumber daya yang akan dilibatkan, karakteriksi lembaga, koordinasi lembaga maupun instansi yang akan terlibat, prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya," pinta Ubaldus.

Kata dia, dalam aspek sumber daya, pada Perda ini nantinya perlu didukung adanya pemberian latihan dan pendidikan kepada instasi atau lembaga yang terlibat didalamnya untuk meningkatkan kompetensi serta sarana dan prasarana yang ada untuk penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan.

Dalam penyampainnya pula Fraksi Nasdem mengusulkan perlu adanya pedoman dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, terkait standard yang seharusya dilengkapi oleh pemilik, pengguna maupun pengelola bangunan, perumahan maupun kendaraan diatur dalam perda tersebut.

"Termasuk juga prosedur operasi standard, SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak," tegasnya.

Pandangan umum Fraksi Nasdem terhadap Raperda tentang Ketertiban Umum yaitu perlunya diperhatikan standard, kebijakan dan sasaran dari adanya perda tentang raperda tersebut serta adanya penegasan tanggungjawab dan tugas masing-masing agen pelaksana serta koordinasi antar organisasi yang terkait.

"Pertama, Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa perlu diperhatikan standard, kebijakan dan sasaran dari adanya perda tentang ketertiban umum tersebut. hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketimpangan atau tidak meratanya manfaat dari perda. Tidak hanya itu, menurut kami juga perlu adanya penegasan tanggung jawab dan tugas masing-masing agen pelaksana serta koordinasi antar organisasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ketertiban umum nantinya," ujarnya.

Sehingga diharapkan kepada implementor dapat melaksanakan secara efektif tugas dan tanggung jawab. Lalu perlu juga adanya tindakan tegas atas dalam pelaksanaannya. (la/adv/pro16/mei)

Editor : Wawan
ADV DPRD KUTIM dprd kutim