Prokal.co - BALIKPAPAN – Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan PKL sudah rampung. Namun pelaksanaan di lapangan belum optimal. Salah satunya dalam mengatasi PKL di Pasar Pandansari.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, pihaknya sebagai bagian dari legislatif memiliki tugas pengawasan. Termasuk dalam penerapan perda. “Kan perda sudah disahkan, sambil menunggu peraturan wali kota (perwali),” ucapnya.
Menurutnya keberadaan perda PKL seharusnya sudah mampu menyelesaikan masalah PKL di Pasar Pandansari. Dia khawatir, kawasan pasar yang berlokasi di Balikpapan Barat ini semakin hari semakin kumuh.
Ini masalah tahunan yang rasanya tak pernah kunjung berakhir. “Padahal Pasar Pandansari harus berbenah karena status Balikpapan sebagai mitra IKN. Orang pasti akan datang ke sini dan melihat kondisi pasar,” tuturnya.
Taufik menilai sudah tidak ada waktu lagi, Pasar Pandansari harus segera berbenah. Khususnya penataan kawasan di luar pagar pasar yang membuat fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak berfungsi. Sebab area tersebut dipenuhi oleh PKL.
“Kami akan tertibkan area luar karena anggaran untuk melakukan penertiban sudah dikucurkan,” sebutnya. Nantinya tidak ada lagi pedagang yang berjualan menggunakan fasum dan fasos milik pemerintah kota.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kabid penegakan Satpol PP, rencana penertiban PKL mulai Juni. Ada petugas yang mengawal dan berjaga di kawasan pasar,” ungkapnya. Pihaknya menilai banyak bangunan tidak sesuai aturan. (din/ADV/pro)
Editor : Wawan