Prokal.co - PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU pada Selasa (26/3) kemarin.
Rapat tersebut menjadi wadah penting untuk membahas sejumlah agenda krusial terkait tata kelola pemerintahan dan perundang-undangan di daerah.
Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati PPU tahun anggaran 2023, nota penjelasan bupati, serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Ketua Satu DPRD PPU Raup Muin, Wakil Ketua Dua DPRD PPU Hartono, Pj Bupati PPU Makmur Marbun, dan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar.
Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan rapat ke-13 dalam masa sidang ke-II tahun 2024.
"Setelah disampaikannya LKPJ Bupati PPU tahun anggaran 2023 oleh Pj Bupati PPU, selanjutnya DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ tersebut," ungkap Syahrudin.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab PPU juga menyampaikan tiga Raperda, antara lain Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2043, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
Selain itu, DPRD PPU juga mengusulkan tiga Raperda inisiatif, yaitu Raperda tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman, Raperda Tentang Sistem Pertanian Organik, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
"DPRD PPU akan membentuk Pansus untuk mempelajari, mengkaji, dan membahas tiga Raperda dari Pemkab PPU serta tiga Raperda dari Inisiatif DPRD PPU," tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam proses legislasi dan pengawasan di daerah, menunjukkan komitmen DPRD PPU dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislatifnya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. (kim/adv/pro)
Editor : Wawan